Rakyat Tiro Ditimpa Musibah, Ke Mana Suara DPRA?

Di tengah musibah yang menyangkut nyawa dan keselamatan rakyat, suara wakil rakyat justru terasa sunyi. Tidak terdengar secara terbuka pernyataan keprihatinan yang sebanding dengan besarnya tragedi.

Oleh: Dr Taufik A Rahim SE MSi

Enam hari telah berlalu sejak peristiwa tragis penembakan dan kekerasan aparat TNI terhadap warga di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.

Peristiwa yang merenggut nyawa, menyebabkan korban luka-luka, serta meninggalkan penderitaan bagi keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun, di tengah perhatian luas masyarakat Aceh terhadap tragedi kemanusiaan tersebut, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: ke mana suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)?

Di tengah musibah yang menyangkut nyawa dan keselamatan rakyat, suara wakil rakyat justru terasa sunyi. Tidak terdengar secara terbuka pernyataan keprihatinan yang sebanding dengan besarnya tragedi, apalagi langkah politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Padahal, DPRA merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki mandat politik, moral, dan konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh. Anggotanya dipilih melalui proses demokrasi untuk menjadi penyambung suara rakyat, bukan sekadar menduduki kursi kekuasaan di parlemen.

Ada sekitar 81 anggota DPRA yang berasal dari berbagai daerah pemilihan. Mereka memperoleh mandat rakyat dengan janji memperjuangkan aspirasi, kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Namun, ketika rakyat menghadapi tragedi yang menyentuh persoalan mendasar kemanusiaan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana mandat tersebut benar-benar dijalankan.

Apakah wakil rakyat hanya hadir ketika membahas anggaran, proyek pembangunan, dan kepentingan politik? Apakah keberadaan mereka hanya terasa ketika memasuki musim politik, saat berbagai kegiatan pencitraan, kunjungan, bantuan, dan seremonial mulai digencarkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar kritik terhadap individu anggota dewan, melainkan refleksi terhadap kualitas representasi politik di Aceh.

Tragedi Pulo Keunari seharusnya menjadi momentum bagi DPRA untuk menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak kehilangan kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan.

Ketika masyarakat berduka, wakil rakyat semestinya hadir menyampaikan solidaritas. Ketika warga terluka, mereka seharusnya memastikan bahwa korban memperoleh perhatian dan pelayanan yang layak. Ketika muncul persoalan serius yang menyangkut keselamatan warga, mereka harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pihak-pihak yang berkaitan.

Namun, yang menjadi sorotan justru minimnya suara politik yang terdengar dari lembaga tersebut.

Parlemen seakan-olah berada dalam ruangan kedap suara. Kedap terhadap jeritan masyarakat, kedap terhadap penderitaan korban, bahkan kedap terhadap rasa keprihatinan yang seharusnya menjadi bagian mendasar dari kehidupan politik.

Tentu, tidak berarti seluruh anggota DPRA tidak memiliki kepedulian. Bisa saja ada anggota yang telah menyampaikan perhatian secara pribadi, melakukan komunikasi dengan pihak terkait, atau menjalankan langkah yang belum diketahui publik.

Akan tetapi, persoalannya adalah mengapa belum terlihat respons kelembagaan yang kuat, terbuka, dan terkoordinasi terhadap tragedi yang menjadi perhatian luas masyarakat?

Dalam situasi seperti ini, publik tidak cukup hanya mendengar bahwa wakil rakyat bekerja. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa pekerjaan tersebut benar-benar menyentuh persoalan kehidupan mereka.

Kehadiran politik tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, tetapi juga dari keberanian bersuara ketika rakyat menghadapi ketidakadilan dan penderitaan.

TRAGEDI KEMANUSIAAN BUKAN SEKADAR PERISTIWA BIASA

Peristiwa Pulo Keunari bukan persoalan yang dapat dipandang sebagai kejadian biasa, apalagi hanya sebagai isu yang akan berlalu setelah perhatian media mereda.

Ketika sebuah peristiwa menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, persoalan tersebut menyangkut hak paling mendasar manusia, yakni hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan mendapatkan keadilan.

Karena itu, tragedi ini harus ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan, hukum, dan tanggung jawab negara.

Masyarakat Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan pengalaman pahit kekerasan. Nilai perdamaian yang dibangun setelah berbagai penderitaan seharusnya menjadi landasan bagi seluruh institusi pemerintahan, termasuk DPRA, untuk lebih sensitif terhadap setiap peristiwa yang mengancam keselamatan warga.

Aceh tidak boleh kembali membiasakan diri melihat penderitaan rakyat sebagai sesuatu yang dapat berlalu tanpa pertanggungjawaban.

Setiap korban memiliki keluarga. Setiap nyawa memiliki nilai. Setiap luka meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang tidak selesai hanya dengan pernyataan belasungkawa.

Di sinilah pentingnya kehadiran wakil rakyat. DPRA tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan. Namun, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab politik untuk memastikan bahwa persoalan yang menyangkut keselamatan warga mendapatkan perhatian serius, penanganan yang transparan, dan pengawasan yang memadai.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, proses penyelidikan harus dilakukan oleh institusi yang berwenang secara independen dan objektif.

Wakil rakyat harus berdiri pada prinsip keadilan, bukan membela pihak tertentu berdasarkan kedekatan politik, kepentingan kelompok, atau hubungan kekuasaan.

DI MANA SENSE OF CRISIS DAN SENSE OF PROBLEM?

Dalam kehidupan politik, terdapat dua hal penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin dan wakil rakyat, yaitu sense of crisis dan sense of problem.

Sense of crisis merupakan kepekaan terhadap situasi genting yang membutuhkan perhatian segera. Sementara sense of problem adalah kemampuan memahami persoalan secara mendalam, melihat dampaknya terhadap masyarakat, serta menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Tragedi Pulo Keunari seharusnya menjadi ujian terhadap kedua hal tersebut.

Ketika korban berjatuhan, wakil rakyat semestinya memahami bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga perlindungan masyarakat, kepercayaan publik, dan hubungan antara negara dengan rakyat.

Ketika masyarakat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, anggota dewan seharusnya ikut mendorong keterbukaan informasi dan memastikan tidak ada persoalan yang ditutup-tutupi.

Ketika keluarga korban membutuhkan keadilan, wakil rakyat semestinya memastikan bahwa aspirasi mereka tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi menjadi bagian dari agenda pengawasan dan pembahasan di parlemen.

Namun, jika respons terhadap persoalan mendasar seperti ini tidak terlihat, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan kepekaan politik para wakilnya.

Jabatan politik tanpa kepekaan kemanusiaan akan kehilangan makna representasi.

Anggota dewan bukan hanya pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses legislasi dan penganggaran. Mereka juga merupakan bagian dari institusi demokrasi yang harus menjaga hubungan moral dengan masyarakat yang telah memberikan mandat.

DPRA HARUS MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN

Dalam sistem pemerintahan, DPRA memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut semestinya tidak hanya digunakan untuk membahas program pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah dan institusi terkait menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Tragedi Pulo Keunari seharusnya menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

DPRA dapat meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku. Komisi terkait dapat membahas persoalan ini, menghimpun informasi, dan menyampaikan rekomendasi berdasarkan fakta.

Jika diperlukan, DPRA dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Komnas HAM, serta pihak lain yang memiliki kewenangan dan informasi terkait.

Langkah tersebut bukan berarti DPRA mengambil alih proses hukum. Justru, pengawasan politik harus dilakukan dengan menghormati independensi penyelidikan dan tidak mencampuri proses penegakan hukum.

Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa tragedi ini tidak dibiarkan tanpa perhatian.

DPRA juga perlu memastikan bahwa keluarga korban mendapatkan akses terhadap informasi, bantuan yang diperlukan, dan perlindungan dari kemungkinan tekanan selama proses penanganan berlangsung.

Dalam konteks ini, keberanian politik bukan berarti membuat pernyataan keras tanpa dasar. Keberanian politik adalah kesediaan untuk mengawal persoalan secara konsisten, meskipun menyangkut pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

JANGAN BIARKAN RAKYAT HANYA MENJADI OBJEK POLITIK

Persoalan mendasar dalam demokrasi Aceh adalah bagaimana hubungan antara rakyat dan wakil rakyat dibangun.

Rakyat memberikan suara dalam pemilihan umum dengan harapan bahwa anggota dewan akan memperjuangkan kepentingan mereka. Mandat tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab yang terus melekat selama masa jabatan, bukan hanya ketika mendekati pemilu.

Namun, dalam praktik politik, masyarakat sering kali dihadapkan pada kegiatan seremonial, kunjungan, pembagian bantuan, dan berbagai bentuk pencitraan yang menjadi bagian dari komunikasi politik.

Kegiatan tersebut tidak selalu salah. Bahkan, jika dilakukan secara transparan dan bertujuan membantu masyarakat, tentu memiliki manfaat.

Persoalannya muncul ketika kegiatan seremonial lebih menonjol daripada kerja nyata dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

Ketika masyarakat mengalami musibah, mereka membutuhkan kehadiran yang konkret. Mereka membutuhkan wakil rakyat yang mau mendengar, memahami, dan memperjuangkan penyelesaian masalah.

Bukan sekadar hadir untuk berfoto, menyampaikan kalimat formal, kemudian meninggalkan masyarakat tanpa kepastian.

Dalam demokrasi, rakyat bukan objek yang hanya dibutuhkan ketika suara mereka menentukan hasil pemilu.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Karena itu, anggota dewan harus memahami bahwa jabatan yang mereka duduki bukanlah hak pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

POLITIK TRANSAKSIONAL DAN KESADARAN KOLEKTIF

Aceh membutuhkan perubahan dalam cara masyarakat menilai politik dan memilih wakil rakyat.

Kesadaran politik tidak boleh hanya dibangun berdasarkan hubungan personal, kedekatan keluarga, identitas kelompok, atau bantuan sesaat menjelang pemilu.

Masyarakat perlu menilai anggota dewan berdasarkan rekam jejak, integritas, keberanian memperjuangkan kepentingan publik, serta kemampuan menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Praktik politik uang atau money politics merupakan persoalan serius karena dapat merusak hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.

Ketika suara rakyat dipertukarkan dengan uang atau bantuan yang bersifat transaksional, mandat demokrasi berisiko berubah menjadi hubungan jual beli.

Dalam kondisi seperti itu, kepentingan masyarakat dapat tersisih oleh kepentingan pribadi, kelompok, partai, atau jaringan politik.

Demikian pula, praktik politik yang hanya berorientasi pada keuntungan kekuasaan dapat menjauhkan anggota dewan dari tanggung jawab moralnya.

Namun, kritik terhadap politik transaksional harus tetap didasarkan pada fakta. Tidak semua anggota dewan dapat disamaratakan, dan tidak setiap bantuan politik otomatis merupakan praktik politik uang.

Yang perlu dibangun adalah budaya politik yang menempatkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sebagai ukuran utama.

Rakyat Aceh harus memiliki keberanian untuk menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik.

Jangan sampai masyarakat kembali terjebak dalam siklus politik yang sama: menerima janji, memberikan suara, kemudian menghadapi persoalan tanpa kehadiran wakil yang diharapkan.

RAKYAT ACEH BERHAK MENUNTUT JAWABAN

Peristiwa Pulo Keunari seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk menuntut perhatian dan tanggung jawab politik dari DPRA.

Pertanyaan yang perlu disampaikan bukan hanya mengapa anggota dewan belum bersuara secara terbuka, tetapi juga apa langkah yang akan mereka lakukan setelah tragedi ini?

Apakah DPRA akan mengagendakan pembahasan serius?

Apakah komisi terkait akan meminta penjelasan dari pihak yang berwenang?

Apakah lembaga legislatif akan memastikan aspirasi keluarga korban didengar?

Apakah anggota dewan akan mengawal proses penanganan peristiwa tersebut hingga masyarakat memperoleh kejelasan?

Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bagian dari hak masyarakat dalam demokrasi.

Rakyat tidak sedang meminta anggota dewan mengambil alih proses penyelidikan. Rakyat juga tidak meminta mereka membuat kesimpulan sebelum fakta terungkap.

Yang dituntut adalah kehadiran politik yang bertanggung jawab, keberanian menyampaikan keprihatinan, serta komitmen untuk mengawal keadilan.

Jika anggota dewan benar-benar merupakan representasi rakyat, maka tragedi yang menimpa masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian mereka.

Tidak boleh ada persoalan kemanusiaan yang dianggap terlalu kecil untuk dibahas, atau terlalu sensitif untuk mendapatkan perhatian.

JANGAN MENUNGGU MUSIM PEMILU

Salah satu persoalan yang harus menjadi refleksi bersama adalah kecenderungan politik yang lebih aktif ketika memasuki musim pemilu.

Pada saat itu, masyarakat sering menjadi sasaran berbagai kegiatan politik. Para calon dan politisi berlomba-lomba memperkenalkan diri, membangun komunikasi, menyampaikan janji, dan menawarkan program.

Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada kegiatan menjelang pemilu.

Tanggung jawab politik harus berjalan setiap hari, termasuk ketika masyarakat menghadapi musibah, ketika hak-haknya terancam, dan ketika persoalan kehidupan membutuhkan perhatian serius.

Anggota DPRA harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bekerja untuk kepentingan elektoral.

Mereka harus membuktikan bahwa mandat rakyat memiliki makna dalam kehidupan nyata.

Jangan sampai masyarakat hanya mengenal wakilnya melalui baliho, kegiatan seremonial, atau kampanye, tetapi tidak menemukan kehadirannya ketika menghadapi persoalan mendasar.

Jika politik hanya hadir menjelang pemilu, maka demokrasi akan kehilangan substansinya.

ACEH BUTUH WAKIL RAKYAT YANG BERPIHAK

Aceh membutuhkan wakil rakyat yang memiliki keberanian moral, kepekaan sosial dan tanggung jawab politik.

Wakil rakyat harus mampu membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.

Mereka harus berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus mendukung langkah pemerintah yang benar-benar memberikan manfaat.

Dalam tragedi Pulo Keunari, keberpihakan itu harus diwujudkan melalui langkah yang jelas.

Pertama, DPRA perlu menyampaikan sikap kelembagaan terhadap musibah yang menimpa masyarakat Tiro, termasuk keprihatinan terhadap korban dan keluarga.

Kedua, DPRA perlu menggunakan mekanisme pengawasan untuk meminta penjelasan dan memastikan proses penanganan berlangsung transparan.

Ketiga, anggota dewan perlu membuka ruang komunikasi dengan keluarga korban dan masyarakat setempat agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung.

Keempat, DPRA harus mengawal pemenuhan kebutuhan korban, termasuk bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan terhadap keluarga yang terdampak.

Kelima, lembaga legislatif harus memastikan bahwa perhatian terhadap tragedi ini tidak berhenti setelah pemberitaan mereda.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik yang dapat dilakukan tanpa mengganggu proses hukum.

KE MANA SUARA DPRA?

Enam hari setelah tragedi Pulo Keunari, pertanyaan ini tetap relevan. Ke mana suara DPRA ketika rakyat Tiro menghadapi musibah?

Ke mana perhatian para wakil rakyat ketika keluarga korban membutuhkan dukungan?

Ke mana fungsi pengawasan parlemen ketika masyarakat menuntut kejelasan?

Dan ke mana arah politik Aceh jika persoalan kemanusiaan tidak menjadi perhatian utama para pemegang mandat rakyat?

Pertanyaan ini harus dijawab melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan.

Anggota DPRA perlu menunjukkan bahwa mereka memahami arti jabatan politik sebagai amanah. Mereka harus membuktikan bahwa keberadaan parlemen bukan hanya untuk kepentingan anggaran, kekuasaan, dan politik elektoral, tetapi juga untuk melindungi martabat serta kepentingan masyarakat.

Rakyat Aceh tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang hanya diminta memberikan dukungan, sementara persoalan mereka tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Tragedi Pulo Keunari harus menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan wakil rakyat yang hadir dalam keadaan apa pun, bukan hanya ketika kepentingan politik mereka sedang dipertaruhkan.

Rakyat Tiro sedang berduka. Korban dan keluarga membutuhkan perhatian. Masyarakat menunggu kejelasan.

DPRA tidak boleh membiarkan pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban.

Sebab, ketika wakil rakyat memilih diam di tengah musibah, yang dipertaruhkan bukan hanya citra lembaga legislatif, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Aceh membutuhkan politik yang memiliki hati nurani. Aceh membutuhkan wakil rakyat yang tidak kehilangan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat.

Dan rakyat Aceh berhak menuntut agar setiap anggota dewan membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir untuk rakyat.

Jangan sampai rakyat hanya diingat ketika musim pemilu tiba, tetapi dilupakan ketika mereka menghadapi musibah. Miris.

Penulis adalah Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha)