PKS Desak Transparansi Kasus LGBT di Banda Aceh, Minta Penegakan Hukum Tak Tebang Pilih

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Banda Aceh bersikap transparan serta tegas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran syariat Islam yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan AM.

PKS menilai, penanganan kasus tersebut tidak boleh berhenti tanpa kejelasan hukum. Apalagi, perkara yang telah menyita perhatian publik itu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam.

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026) menegaskan pengeluaran kedua tersangka dari tahanan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab aparat dalam menuntaskan perkara tersebut.

Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.

Bahkan, berkas perkara disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.

Kondisi tersebut, menurut Fraksi PKS, harus menjadi perhatian serius. Sebab, publik berhak mengetahui mengapa perkara yang sejak awal menjadi sorotan luas belum juga mencapai tahap persidangan.

PKS mempertanyakan apakah terdapat kendala dalam proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemenuhan unsur pembuktian, atau persoalan teknis lainnya yang menyebabkan perkara tersebut berlarut-larut.

“Semua itu harus dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum,” demikian sikap Fraksi PKS.

PKS juga mengingatkan bahwa sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh harus menunjukkan komitmen penegakan hukum secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif.

Fraksi PKS menegaskan tidak boleh muncul kesan bahwa hukum hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedudukan tertentu.

Penegakan hukum, menurut PKS, harus berdiri di atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Komitmen menjaga syariat Islam juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

Karena itu, Fraksi PKS mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa.

PKS juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS mendorong kajian serius terhadap regulasi, khususnya ketentuan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

Kajian tersebut dinilai perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk memastikan ketentuan hukum dapat diterapkan secara jelas dan memberikan kepastian hukum.

Bahkan, PKS mendorong revisi Qanun Jinayat agar pengaturan mengenai jarimah liwath semakin kuat, jelas, dan tidak menimbulkan persoalan dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, PKS mengingatkan bahwa penegakan syariat Islam tidak boleh hanya mengandalkan tindakan penindakan. Pemerintah juga harus memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta program edukasi keagamaan secara berkelanjutan.

Fraksi PKS turut mendorong agar seluruh aparatur pemerintah menjadi teladan dalam integritas, etika, dan tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan harus dijaga melalui perilaku aparatur yang menjunjung tinggi nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

PKS tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik sesaat yang kemudian dilupakan tanpa evaluasi dan perbaikan.

Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Banda Aceh, menurut Fraksi PKS, membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat, keberanian melakukan evaluasi, serta kepastian hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.