Kajari Banda Aceh Tegaskan Jarimah Liwath Eks Kepala Inspektorat Belum Terbukti

Banda Aceh, Infoaceh.net – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Bobbi Sandri SH MH menegaskan bahwa dua berkas perkara dugaan Jarimah Liwath dengan tersangka mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FA (57) dan AM (22) hingga Senin (16/11/2026) belum dinyatakan lengkap atau belum diterbitkan P-21.

Penegasan tersebut disampaikan Bobby Sandri dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (16/11/2026), untuk menjelaskan perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai profesionalitas Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Bobby, persoalan utama dalam penelitian berkas perkara bukan sekadar kelengkapan administrasi penyidikan, melainkan belum terpenuhinya pembuktian terhadap unsur utama Jarimah Liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

“Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kepentingan untuk melindungi pihak mana pun. Setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Bobby dalam keterangannya didampingi Kepala Seksi Intelijen Muhammad Kadafi SH MH.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Kejari Banda Aceh, perkara tersebut merupakan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Peristiwa yang menjadi objek penanganan perkara diduga terjadi pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 18.15 WIB, di ruang kerja Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh di Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Dalam perkara tersebut terdapat dua tersangka, yakni FD berusia 57 tahun dan AM berusia 22 tahun. Penanganan keduanya dilakukan melalui dua berkas perkara terpisah.

Kejari Banda Aceh menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 18 Agustus 2026 dan langsung menunjuk tim jaksa peneliti melalui penerbitan P-16.

Selanjutnya, pada 21 Agustus 2026, penyidik dan JPU melakukan koordinasi awal. Dalam pertemuan itu, jaksa telah mengingatkan pentingnya pembuktian unsur Jarimah Liwath sesuai rumusan Qanun Hukum Jinayat.

Berkas perkara tahap pertama diterima JPU pada 8 September 2026 untuk diteliti kelengkapan formil dan materiilnya.

Namun, setelah penelitian, pada 14 September 2026 JPU menerbitkan P-18 yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap.

Pada 21 September 2026, berkas dikembalikan kepada penyidik melalui P-19 dengan disertai 17 petunjuk yang harus dipenuhi.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua tersangka serta meminta keterangan ahli hukum Islam, ahli kedokteran forensik, dan ahli hukum pidana.

Setelah berkas kembali diterima pada 5 Oktober 2026, perkara kembali diekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh pada 19 Oktober 2026.

Pada 28 Oktober 2026, penyidik menyampaikan bahwa unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat belum dapat dipenuhi berdasarkan rumusan Qanun, meskipun penyidikan disebut telah dilakukan secara maksimal.

JPU kemudian menyampaikan pada 9 November 2026 bahwa kedua berkas masih belum dapat dinyatakan lengkap karena terdapat persoalan mendasar dalam pembuktian unsur tindak pidana.

Koordinasi kembali dilakukan pada 12 November dan 16 November 2026. Dalam perkembangan terakhir, JPU mengembalikan berkas kepada penyidik melalui berita acara koordinasi.

Dengan demikian, hingga 16 November 2026, kedua berkas perkara masih belum berstatus lengkap.

Jaksa Menilai Unsur Utama Liwath Belum Terbukti

Bobbi Sandri menjelaskan, perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam Pasal 1 angka 28 Qanun Hukum Jinayat, Liwath didefinisikan sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menurut hasil penelitian JPU terhadap keterangan tersangka, saksi, dan ahli, terdapat sejumlah persoalan pembuktian yang belum dapat menjelaskan terpenuhinya unsur tersebut.

Dalam berkas perkara, berdasarkan keterangan kedua tersangka, perbuatan yang diuraikan adalah FD menghisap kemaluan AM menggunakan mulutnya hingga AM mengeluarkan air mani. Sementara itu, AM disebut memegang dan menggosok kemaluan FD menggunakan tangan hingga FD mengeluarkan air mani.

Namun, menurut JPU, uraian perbuatan tersebut belum menunjukkan adanya tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur sebagaimana disyaratkan dalam definisi Jarimah Liwath.

Selain itu, dalam pemeriksaan lanjutan, tersangka AM secara tegas menyangkal adanya tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur, baik yang dilakukan FD maupun dirinya.

Persoalan lainnya berkaitan dengan keterangan saksi. Para saksi yang diperiksa penyidik disebut tidak melihat secara langsung perbuatan yang terjadi di dalam ruangan tersebut.

Sementara itu, keterangan ahli kedokteran forensik menyebutkan bahwa temuan medis yang diperiksa tidak dapat dipastikan berasal dari peristiwa pada 12 Agustus 2026.

Ahli hukum Islam yang dimintai keterangan penyidik juga berpendapat bahwa perbuatan yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Jarimah Liwath berdasarkan definisi dalam Qanun Hukum Jinayat.

Berdasarkan sejumlah fakta tersebut, JPU menilai unsur utama berupa tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain belum didukung alat bukti yang cukup.

Bobbi Sandri menegaskan, persoalan hukum dalam perkara ini bukan semata-mata ada atau tidaknya aktivitas seksual, tetapi apakah perbuatan yang ditemukan sesuai dengan rumusan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Qanun.

Selain menguji unsur Jarimah Liwath, JPU juga menelaah kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ada tiga pasal yang menjadi perhatian, yakni Pasal 406, Pasal 414 ayat (1), dan Pasal 415 KUHP.

Pertama, Pasal 406 KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa kemauannya.

Namun, berdasarkan berkas perkara, peristiwa tersebut berlangsung di dalam ruangan tertutup yang dikunci dari dalam dan tidak terdapat orang lain selain kedua tersangka.

Kedua, Pasal 414 ayat (1) KUHP. Pasal ini mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain, baik berbeda maupun sesama jenis, dalam keadaan tertentu, antara lain dilakukan di depan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Menurut hasil penelitian JPU, keadaan-keadaan tersebut tidak ditemukan dalam fakta yang tercantum pada berkas perkara.

Ketiga, Pasal 415 KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, atau terhadap seseorang yang diketahui atau patut diduga masih anak.

Dalam perkara ini, kedua tersangka masing-masing berusia 57 tahun dan 22 tahun serta berdasarkan berkas berada dalam keadaan sadar.

Atas hasil penelaahan tersebut, JPU menyatakan belum menemukan dasar untuk menerapkan ketiga ketentuan KUHP tersebut terhadap fakta perkara yang diteliti.

Kejaksaan Tidak Akan Mengulang Petunjuk yang Sama

Bobbi Sandri mengatakan, persoalan yang ditemukan dalam perkara ini bukan lagi sekadar kekurangan administrasi, tetapi menyangkut kecukupan alat bukti untuk membuktikan unsur utama tindak pidana yang disangkakan.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyidik melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026 telah menyampaikan penyidikan dilakukan secara maksimal, tetapi unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat belum dapat dipenuhi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, JPU tidak akan menerbitkan petunjuk ulang atas persoalan yang sama apabila tidak terdapat kemungkinan pemenuhan unsur melalui alat bukti tambahan.

Sementara itu, tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan, tetap menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bobbi Sandri juga membantah adanya perlakuan khusus dalam penanganan perkara tersebut.

Ia menyebut Kejaksaan menerapkan standar pembuktian yang sama terhadap setiap perkara, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Sebagai pembanding, Bobby merujuk Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 16/JN/2025/MS.Bna. Dalam perkara tersebut, unsur perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur dinyatakan terbukti melalui keterangan saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya.

Menurutnya, perbedaan hasil penanganan perkara bukan didasarkan pada identitas pihak yang terlibat, melainkan pada fakta dan kekuatan pembuktian masing-masing perkara.

Kasus Ini Menjadi Evaluasi Qanun Jinayat

Kejaksaan juga mengakui bahwa perkara tersebut menjadi bahan evaluasi mengenai perlunya penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat oleh pihak yang berwenang.

Penyempurnaan diperlukan agar rumusan hukum memberikan kepastian serta mampu menjangkau perbuatan yang memang dikehendaki untuk diatur.

Namun, Bobby mengingatkan bahwa setiap perubahan peraturan harus tetap berpedoman pada asas legalitas dan tidak dapat diberlakukan surut.

Ia menegaskan, penerapan asas legalitas bukan berarti membenarkan perbuatan yang terjadi. Penegakan hukum harus tetap berpegang pada rumusan tindak pidana dan alat bukti yang tersedia.

“Kami juga tidak akan memaksakan seseorang untuk dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi,” demikian penegasan Kejari Banda Aceh.

Pemecatan sebagai ASN Berbeda dari Proses Pidana

Perkara ini sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah Pemerintah Kota Banda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap mantan Kepala Inspektorat berinisial FD.

Pada 13 November 2026 bahwa Pemko Banda Aceh mengambil keputusan pemecatan tersebut berkaitan dengan pelanggaran disiplin berat ASN. Pemko juga mendorong kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat.

Sementara Kepala Satpol PP-WH Banda Aceh, Muhammad Rizal sebelumnya menjelaskan pemeriksaan visum terhadap FD dan AM tidak menemukan penetrasi anal.

Dengan keterangan resmi Kejari Banda Aceh pada 16 November 2026, publik kini memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai alasan belum lengkapnya kedua berkas perkara tersebut.

Meski demikian, proses penyidikan masih menjadi kewenangan penyidik. Belum diterbitkannya P-21 juga perlu dibedakan dari penghentian penyidikan maupun putusan pengadilan.

Kejaksaan berharap masyarakat mengikuti perkembangan perkara berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.