MPU Aceh Desak Revisi Qanun Jinayat Usai Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Lolos dari Hukum Cambuk

Banda Aceh, Infoaceh.net – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera merevisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Desakan ini muncul menyusul belum dapat diprosesnya kasus dugaan jarimah liwath (hubungan seksual sesama jenis) yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) karena terbentur definisi aturan yang terlalu sempit.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali atau akrab disapa Lem Faisal, usai menggelar pertemuan tertutup bersama Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh Bobbi Sandri SH MH di Banda Aceh, Senin (16/11/2026).
Lem Faisal menjelaskan, berdasarkan pemaparan fakta penyidikan dari pihak kejaksaan dan pemerintah kota, perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak memenuhi unsur pidana liwath sebagaimana dirumuskan dalam regulasi saat ini.
Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali menjelaskan bahwa batasan liwath dalam Pasal 1 angka 28 serta Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (sebagaimana diubah dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2025) terlalu spesifik dan tidak mencakup tindakan yang dilakukan oleh FD dan AM.
Berdasarkan hasil visum serta keterangan saksi, JPU Kejari Banda Aceh tidak menemukan alat bukti penetrasi zakar ke dalam dubur yang disyaratkan aturan tersebut, sehingga berkas perkara (P-19) dikembalikan dua kali kepada penyidik Satpol PP dan WH Banda Aceh.
MPU Aceh menilai revisi qanun sangat mendesak agar regulasi syariat Islam mampu menjangkau berbagai bentuk penyimpangan LGBT yang belum terakomodasi secara komprehensif.
Apresiasi Langkah Tegas Pemko Banda Aceh
Lem Faisal juga meluruskan spekulasi publik dan menegaskan bahwa Pemko Banda Aceh tidak melindungi FD, melainkan berinisiatif melaporkan serta memproses kasus ini secara objektif sejak awal.
Kasus ini berawal dari penggerebekan FD dan AM di ruang kerja Kepala Inspektorat Banda Aceh pada 12 Agustus 2026.
Karena masa penahanan habis dan berkas tak kunjung lengkap (P-21), keduanya dikeluarkan demi hukum pada 31 Oktober 2026, meski status penyidikan dapat dibuka kembali jika ada bukti baru.
Meski lolos dari jerat hukum jinayat, karier FD sebagai ASN resmi berakhir. Berdasarkan rekomendasi BKN dan hasil pemeriksaan disiplin tertanggal 4 Oktober 2026, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Nomor 800.1.6.4/1558/2026 pada 23 Oktober 2026 yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada FD atas pelanggaran berat kode etik ASN.