Ada Dugaan NSI Manipulasi Data BKN, Status Perkawinan Tercatat “Belum Kawin”

Sabang, Infoaceh.net – Dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang kian berkembang.
Setelah muncul dugaan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) berinisial NSI menjadi istri kedua seorang ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sabang melalui perkawinan siri, kini muncul persoalan lain yang tak kalah serius, yakni dugaan manipulasi data status perkawinan dalam administrasi kepegawaian.
Hasil penelusuran terhadap data kepegawaian NSI justru memperlihatkan keterangan berbeda.
Dalam tampilan data yang diperiksa pada salah satu komputer di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sabang, status perkawinan yang bersangkutan tercatat sebagai “Belum Kawin”.
Ketidaksesuaian ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keakuratan data kepegawaian yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Terlebih, berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses pemutakhiran data PPPK PW yang diterima BKN pada Oktober 2025, NSI diduga kembali mencantumkan status “Belum Kawin”.
Jika data tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat pengisian, persoalannya bukan lagi sekadar kekeliruan administrasi.
Ada dugaan penyampaian informasi yang tidak benar dalam dokumen kepegawaian yang semestinya memuat identitas dan kondisi keluarga secara akurat.
Kepala BKPSDM Kota Sabang melalui Kepala Bidang Pengadaan, Kinerja dan Disiplin Pegawai, Akbar SH mengaku baru mengetahui informasi tersebut. Pihaknya, kata dia, akan meminta klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
“Kita belum mendapatkan informasi tersebut. Kita akan minta dinas untuk mengklarifikasi,” kata Akbar SH ketika dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Akbar mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan, baik dari istri sah maupun pihak lain, terkait dugaan perkawinan siri yang melibatkan ASN berinisial FM di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sabang.
Meski demikian, ia menegaskan apabila NSI terbukti memiliki status sebagai istri kedua dari seorang PNS, persoalan tersebut dapat berimplikasi serius terhadap status kepegawaiannya, termasuk kemungkinan dijatuhkannya hukuman disiplin hingga pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait kemungkinan adanya pimpinan Dinas PUPR yang telah mengetahui persoalan tersebut tetapi tidak melaporkannya, Akbar menyatakan pihaknya juga perlu melakukan klarifikasi kepada dinas bersangkutan.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemeriksaan lebih jauh. Sebab, persoalan yang kini mencuat tidak hanya menyangkut kebenaran data individual pegawai, tetapi juga efektivitas mekanisme pengawasan dan pelaporan di lingkungan organisasi perangkat daerah.
Merujuk informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi BKN, larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.
Dalam penjelasan pasal tersebut juga disebutkan bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat, seorang perempuan dilarang menjadi PNS.
Ketentuan itu memiliki konsekuensi serius terhadap status kepegawaian. Namun, penerapannya terhadap NSI tetap harus memperhatikan status PPPK PW yang bersangkutan, waktu pengangkatan, fakta perkawinan, serta regulasi khusus yang mengatur PPPK. Status PPPK dan PNS memiliki dasar pengaturan yang tidak sepenuhnya identik.
Persoalan ini menuntut lebih dari sekadar pernyataan akan melakukan klarifikasi. BKPSDM, Inspektorat, serta perangkat daerah terkait perlu memastikan seluruh informasi dan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan maupun pemutakhiran data NSI diperiksa secara objektif.
Jika ditemukan ketidaksesuaian data, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam penyampaian informasi tersebut.
Begitu pula apabila ditemukan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran, mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan maupun pegawai terkait perlu dievaluasi sesuai kewenangan masing-masing.