Presiden Setuju, Menko Yusril Minta Gubernur Aceh Segera Ajukan Itsbat Pengembalian Tanah Wakaf Blang Padang

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Harapan masyarakat Aceh untuk pengembalian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang Banda Aceh kepada Masjid Raya Baiturrahman semakin menemukan titik terang.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui pengembalian fungsi historis tanah tersebut sebagai tanah wakaf peninggalan Sultan Iskandar Muda.

Pemerintah pusat kini mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham-Imipas) Yusril Ihza Mahendra, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem segera mengajukan permohonan itsbat wakaf (penetapan hukum status wakaf) kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Yusril bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.

Dalam surat itu, Menko Yusril menyampaikan pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah Lapangan Blang Padang secara arif dan berkeadilan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden disebut telah menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang kepada fungsi sejarahnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

“Untuk itu, kami minta kepada Gubernur Aceh untuk segera mengajukan permohonan Itsbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh,” demikian isi surat tersebut sebagaimana dikutip, Kamis (19/11/2026).

Yusril juga menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh guna mendukung proses pengajuan permohonan tersebut.

Surat itu turut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Siapkan Lahan Pengganti untuk Kodam Iskandar Muda

Salah satu poin penting dalam penyelesaian persoalan Blang Padang adalah rencana penyediaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI.

Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah pusat akan memfasilitasi pengadaan lahan baru yang representatif untuk diperuntukkan bagi Kementerian Pertahanan dan digunakan oleh Kodam Iskandar Muda.

Langkah tersebut dimaksudkan agar pengembalian fungsi tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf tidak mengganggu kebutuhan fasilitas pertahanan negara.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa persoalan Blang Padang tidak cukup diselesaikan melalui perubahan administrasi pertanahan semata. Diperlukan kepastian hukum yang menggabungkan aspek sejarah, hukum Islam dan ketentuan administrasi negara.

Karena itu, mekanisme itsbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh dipandang sebagai jalan penyelesaian yang dapat memberikan landasan hukum lebih kuat.

Persoalan status tanah Blang Padang telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi perhatian masyarakat, ulama, tokoh adat, serta Pemerintah Aceh.

Berdasarkan dokumen sejarah dan bukti peninggalan Kesultanan Aceh serta dokumen kolonial Belanda, tanah Blang Padang bersama tanah wakaf di Blang Punge disebut merupakan bagian dari tanah yang diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda sekitar 400 tahun lalu.

Tanah tersebut diperuntukkan bagi kemakmuran, kemaslahatan, dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

Namun, setelah tsunami Aceh 2004, kawasan Blang Padang berada dalam pengelolaan TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda.

Dalam perkembangannya, tanah tersebut tercatat sebagai barang milik negara (BMN) dengan status hak pakai yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Pertahanan melalui Kodam Iskandar Muda.

Perbedaan antara klaim historis tanah wakaf dan pencatatan administrasi sebagai aset negara inilah yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan utama.

Upaya penyelesaian persoalan tersebut sebelumnya telah dilakukan Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui surat Nomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat membantu menyelesaikan status tanah wakaf Blang Padang.

Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh menyertakan sejumlah bukti sejarah dan dokumen yang berkaitan dengan status tanah wakaf peninggalan Sultan Iskandar Muda.

Pemerintah Aceh berharap tanah tersebut dapat dikembalikan sesuai fungsi awalnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 24 Juli 2026, ketika Yusril menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama sejumlah unsur Pemerintah Aceh dan pengurus Masjid Raya Baiturrahman.

Dalam pertemuan itu, Yusril mengusulkan penyelesaian melalui penetapan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Menurutnya, penerbitan akta pengganti ikrar wakaf saja belum cukup memberikan kepastian hukum karena masih berpotensi dipersoalkan. Sebaliknya, penetapan pengadilan dapat menjadi dasar hukum bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti pengembalian status tanah.

Persoalan Blang Padang juga menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam pertemuan Yusril dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Jakarta pada 15 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Yusril menegaskan bahwa fungsi tanah Blang Padang perlu dikembalikan sebagai harta wakaf Kesultanan Aceh, bukan menjadi aset negara atau kementerian tertentu.

Ia menyampaikan penyelesaian persoalan tersebut harus memperhatikan hukum Islam sekaligus ketentuan administrasi pengelolaan barang milik negara.

Pemerintah juga merencanakan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Agama.

Selanjutnya, pada 2 November 2026, persoalan Blang Padang kembali dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas tiga persoalan strategis Aceh, yakni status Lapangan Blang Padang, keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), serta persoalan bendera Aceh.

Yusril menekankan pentingnya penyelesaian persoalan lama dengan mengedepankan kepastian hukum, sejarah, dan penghormatan terhadap kekhususan Aceh.

Penetapan Itsbat Menjadi Tahapan Penting

Dalam keterangan sebelumnya pada 6 November 2026, Yusril kembali menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan persetujuan agar tanah Blang Padang dikembalikan kepada fungsi awalnya sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda.

Namun, ia menjelaskan bahwa pengembalian tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan administratif dan hukum.

Di antaranya, pengukuran ulang luas dan batas tanah, penetapan status wakaf oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, serta pencabutan keputusan Menteri Keuangan terkait pencatatan tanah Blang Padang sebagai barang milik negara.

Setelah seluruh proses tersebut diselesaikan, tanah wakaf nantinya akan diserahkan kepada takmir Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazir atau pengelola wakaf.

Sementara Pemerintah Aceh akan menjalankan peran sebagai pihak yang meneruskan wakaf peninggalan Sultan Iskandar Muda.

Yusril juga menjelaskan pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung lama tersebut. Pemerintah membutuhkan waktu untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Dengan adanya persetujuan Presiden dan surat resmi Menko Yusril kepada Gubernur Aceh, penyelesaian status tanah Blang Padang kini memasuki tahapan yang lebih konkret.

Perhatian selanjutnya tertuju kepada Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Muzakir Manaf, untuk segera menindaklanjuti permintaan pengajuan itsbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Penetapan pengadilan nantinya menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian administrasi aset negara dan proses pengembalian status tanah.

Masyarakat Aceh tentu berharap perkembangan ini tidak berhenti sebatas persetujuan politik dan komunikasi antarkementerian.

Sebab, Blang Padang bukan sekadar lapangan terbuka di pusat Kota Banda Aceh. Kawasan tersebut memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan identitas masyarakat Aceh yang berkaitan erat dengan keberadaan Masjid Raya Baiturrahman.

Pengembalian tanah tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi kepemilikan, tetapi juga memastikan kawasan Blang Padang tetap menjadi ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kini, bola berada di tangan Pemerintah Aceh. Kecepatan Gubernur Muzakir Manaf mengajukan itsbat wakaf akan menjadi salah satu penentu penting dalam proses penyelesaian status tanah bersejarah tersebut.