Atasi Kemacetan Cot Iri, Dishub Aceh Pertimbangkan Pembatasan Kendaraan Jam Tertentu

Aceh Besar, Infoaceh.net – Kemacetan yang kerap terjadi di Persimpangan Jembatan Cot Iri, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, mendapat perhatian serius pemerintah.

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama sejumlah instansi terkait mempertimbangkan penerapan pembatasan kendaraan tertentu pada jam-jam khusus sebagai salah satu solusi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Rencana pembatasan itu mengemuka dalam Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlangsung di Kantor Dishub Aceh, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan kemacetan sekaligus kemungkinan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Persimpangan Jembatan Cot Iri.

Rapat dipimpin Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Aceh, Diana Devi, serta dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dan Dishub Aceh Besar.

Diana menjelaskan, salah satu persoalan yang menyebabkan kemacetan di Persimpangan Jembatan Cot Iri adalah bercampurnya berbagai jenis dan klasifikasi kendaraan yang melintas secara bersamaan pada waktu tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditangani melalui pengaturan arus kendaraan yang lebih terukur, termasuk kemungkinan pembatasan kendaraan berdasarkan jenis, klasifikasi dan waktu operasional.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu penyebab kemacetan pada lokasi tersebut yaitu bercampurnya kendaraan dengan berbagai jenis/klasifikasi pada waktu yang bersamaan, sehingga pembatasan kendaraan pada waktu khusus ini perlu kita bahas,” kata Diana.

Meski demikian, rencana pembatasan tersebut belum menjadi kebijakan yang langsung diberlakukan. Pemerintah masih membutuhkan kajian teknis dan koordinasi lintas instansi agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru bagi pengguna jalan.

PUPR Diminta Kaji Kekuatan dan Daya Dukung Jalan

Dalam rapat tersebut, Forum LLAJ merekomendasikan agar rencana pembatasan kendaraan terlebih dahulu didukung kajian teknis mengenai kondisi fisik dan daya dukung jalan dari Dinas PUPR Aceh.

Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan jenis kendaraan dan beban yang dapat melintasi ruas jalan di kawasan Cot Iri. Hasil kajian nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan klasifikasi jalan serta jenis kendaraan yang dapat dibatasi.

Sementara itu, Dishub Aceh bertugas menyusun manajemen rekayasa lalu lintas, termasuk pola pengaturan kendaraan dan kemungkinan penerapan pembatasan pada waktu tertentu.

Penetapan kelas jalan akan diproses melalui Keputusan Gubernur Aceh. Dengan demikian, penerapan pembatasan kendaraan masih membutuhkan tahapan administrasi dan teknis sebelum dapat diberlakukan.

Diana berharap koordinasi antara Dishub, PUPR, dan instansi terkait dapat segera menyelesaikan seluruh kebutuhan data pendukung sehingga penanganan kemacetan tidak berlarut-larut.

Sebelumnya, Kendaraan Barang Diusulkan Dibatasi Maksimal 8 Ton

Persoalan kemacetan di Simpang Jembatan Cot Iri sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah Aceh sejak beberapa waktu lalu.

Pada 16 Oktober 2026, Kepala Dishub Aceh Teuku Faisal bersama Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Ricky Suhadi dan Anggota Komisi IV DPRA Munawar atau Ngoh Wan meninjau langsung kondisi persimpangan tersebut.

Saat itu, Dishub Aceh mengungkapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek, antara lain survei volume kendaraan, pengaturan arus lalu lintas secara bergiliran, penataan ruang milik jalan (Rumija), serta pemasangan rambu pembatasan kendaraan barang sesuai kelas jalan dengan batas beban yang diizinkan sebesar delapan ton.

Dari sisi infrastruktur, PUPR Aceh juga merencanakan pelebaran bagian jalan pada lengan persimpangan dan akses menuju kawasan tersebut agar kendaraan memiliki ruang lebih leluasa ketika melintas maupun berbelok.

Bahkan, pada 24 Oktober 2026, PUPR Aceh melalui UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I telah menyelesaikan pembongkaran beton eksisting gapura di sisi kiri dan kanan ruas jalan Batas Banda Aceh–Blang Bintang, tepatnya di ujung Jembatan Cot Iri. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk membuka ruang bahu jalan dan memperlancar pergerakan kendaraan.

Persoalan Kemacetan Tidak Cukup Diselesaikan dengan Pembatasan

Kemacetan di Persimpangan Jembatan Cot Iri membutuhkan penanganan menyeluruh. Pembatasan kendaraan pada jam tertentu memang dapat menjadi salah satu alternatif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada hasil kajian teknis dan kondisi lalu lintas di lapangan.

Pengaturan kendaraan juga perlu mempertimbangkan aktivitas masyarakat, kendaraan angkutan barang, distribusi kebutuhan pokok, serta mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut.

Di sisi lain, penertiban parkir di bahu jalan, bangunan yang mengganggu ruang milik jalan, dan keberadaan fasilitas yang menghambat pergerakan kendaraan juga tidak boleh diabaikan.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan fasilitas pengaturan lalu lintas yang memadai.

Polresta Banda Aceh sebelumnya juga pernah menyoroti perlunya lampu lalu lintas di persimpangan tersebut untuk mengurangi kemacetan dan mencegah kecelakaan, sembari melakukan pengaturan melalui kegiatan strong point pada pagi dan sore hari.

Pemerintah Dituntut Segera Hadirkan Solusi Permanen

Rencana pembatasan kendaraan tersebut diharapkan tidak berhenti pada rapat koordinasi dan penyusunan rekomendasi. Masyarakat membutuhkan langkah nyata yang mampu mengatasi kemacetan secara berkelanjutan.

Pemerintah Aceh perlu memastikan seluruh instansi terkait bekerja dengan target yang jelas, mulai dari penyelesaian kajian teknis, penetapan kelas jalan, pemasangan rambu, hingga penerapan rekayasa lalu lintas.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan setelah diterapkan. Jangan sampai pembatasan kendaraan justru memindahkan titik kemacetan ke ruas jalan lain atau menambah beban perjalanan masyarakat.

Persimpangan Jembatan Cot Iri merupakan salah satu jalur penting yang menghubungkan kawasan Banda Aceh dengan sejumlah wilayah di Aceh Besar.

Karena itu, kelancaran dan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kini, masyarakat menunggu apakah rencana pembatasan kendaraan ini benar-benar menjadi solusi konkret atau kembali sebatas wacana penanganan kemacetan.

Hingga rapat 19 November 2026, pembatasan kendaraan masih berupa rekomendasi yang memerlukan kajian teknis dan penetapan kebijakan lebih lanjut. Belum ada kepastian mengenai jenis kendaraan yang akan dibatasi maupun jadwal pemberlakuannya.