Jangan Salahkan Aparat, Lem Faisal Dorong Evaluasi Qanun Jinayat Aceh

Banda Aceh, Infoaceh.net – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali atau Lem Faisal, mendorong pembenahan Qanun Hukum Jinayat mulai awal 2027.
Ia menilai polemik penanganan perkara mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh harus menjadi bahan evaluasi terhadap ketentuan hukum yang digunakan aparat.
Lem Faisal juga menggagas pemberian ruang lebih luas kepada MPU Aceh untuk mengeluarkan fatwa atas persoalan baru yang belum terakomodasi dalam qanun.
Usulan tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi syariat Islam.
Pandangan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat yang digelar Ikatan Mahasiswa Banda Aceh (IKAMBA) di Aula Bapelkes, Jumat (20/11/2026).
Menurut Lem Faisal, kontroversi yang berkembang tidak semestinya langsung diarahkan menjadi kesalahan aparat penegak hukum.
Ia meminta masyarakat terlebih dahulu menelusuri proses pemeriksaan, pembuktian, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar penanganan perkara.
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa aparat tidak dapat dipaksa menerapkan ketentuan pidana terhadap perbuatan yang unsur hukumnya belum terpenuhi.
Karena itu, apabila ditemukan keterbatasan dalam rumusan aturan, penyelesaiannya perlu diarahkan pada evaluasi substansi qanun, bukan sekadar menyalahkan petugas yang menangani perkara.
Lem Faisal menilai perkembangan persoalan sosial menuntut regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum. Menurutnya, aturan yang disusun manusia terbuka untuk diperbaiki ketika menghadapi keadaan yang belum diatur secara memadai.
Ia mencontohkan peran MPU dalam merespons persoalan perjudian daring melalui fatwa keagamaan.
Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi pertimbangan untuk merumuskan mekanisme kajian terhadap persoalan baru.
Meski demikian, fatwa MPU tidak otomatis menjadi dasar penjatuhan pidana. Setiap perbuatan yang hendak dikenai sanksi tetap harus dirumuskan melalui ketentuan hukum yang sah.
Dorongan penyempurnaan ini muncul setelah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebelumnya mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.
Melalui forum tersebut, Lem Faisal berharap pembahasan revisi dapat melibatkan ulama, akademisi, aparat penegak hukum, dan pemangku kebijakan agar penyempurnaan Qanun Jinayat tidak hanya menjawab polemik satu perkara, tetapi juga mengantisipasi persoalan hukum pada masa mendatang.