Setahun Pascabencana: Huntap Baru 3,57 persen, Rekonstruksi Aceh Rp58,97 Triliun Berlanjut hingga 2028

Banda Aceh, Infoaceh.net – Setahun setelah banjir bandang dan bencana hidrometeorologi melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025, proses pemulihan masih menyisakan pekerjaan besar.

Meski sejumlah fasilitas publik, jalan, jembatan, pasar, serta layanan kesehatan dan pendidikan mulai kembali berfungsi, pembangunan hunian tetap (huntap) dan rekonstruksi infrastruktur permanen masih membutuhkan waktu panjang.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut berlangsung hingga Desember 2028 dengan total alokasi anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Dari jumlah tersebut, Aceh mendapatkan alokasi sebesar Rp58,973 triliun. Namun, besarnya anggaran dan berbagai capaian pemulihan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah pembangunan hunian tetap yang realisasinya masih jauh dari total kebutuhan yang direncanakan.

Ancaman cuaca ekstrem dan banjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera juga menjadi peringatan bahwa pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas yang rusak.

Pemerintah dituntut memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.

Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers bertajuk Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan, Kamis (19/11/2026), di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Banda Aceh.

Konferensi pers tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, serta Pj. Sekda Aceh, Taufik.

Dalam kegiatan itu, pemerintah memaparkan perkembangan penanganan bencana, capaian rehabilitasi dan rekonstruksi, kendala di lapangan, hingga tahapan pemulihan yang masih akan berlangsung selama dua tahun ke depan.

Fifi Aleyda Yahya menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai perkembangan pemulihan pascabencana, termasuk capaian yang telah diraih maupun pekerjaan yang belum diselesaikan.

“Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Publik berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan bersama,” ujar Fifi.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mengetahui perkembangan program pemerintah sekaligus memahami tantangan pemulihan di wilayah terdampak.

Huntara Hampir Tuntas, Huntap Masih Jauh dari Target

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah mencapai tahap akhir.

Hingga November 2026, sebanyak 18.916 unit huntara telah selesai dibangun dari total rencana 19.949 unit. Artinya, masih terdapat 1.033 unit yang belum selesai berdasarkan angka tersebut.

“Semula sekitar 1,4 juta orang berada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh tempat tinggal, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,” ujar Safrizal.

Namun, persoalan lebih besar masih terlihat pada pembangunan hunian tetap. Dari total kebutuhan yang direncanakan sebanyak 49.184 unit huntap, baru 1.758 unit yang selesai dibangun. Sementara 1.221 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Dengan demikian, realisasi huntap yang telah selesai baru sekitar 3,57 persen dari total rencana. Angka ini menunjukkan pekerjaan pembangunan rumah permanen bagi korban bencana masih sangat panjang.

Pembangunan huntap dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk pembangunan secara komunal maupun pembangunan di atas tanah milik warga dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak.

Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. Sebab, bagi korban yang kehilangan rumah, kepastian tempat tinggal permanen merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam proses pemulihan.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Mulai Pulih

Di sektor kesehatan, pemerintah melaporkan seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi.

Meski demikian, sebagian fasilitas kesehatan masih membutuhkan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, dari 3.120 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah asal.

Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat, sedangkan satu sekolah lainnya harus menumpang di lokasi berbeda.

Kondisi tersebut memperlihatkan pemulihan sektor pendidikan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah masih harus memastikan anak-anak korban bencana memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan layak, bukan sekadar dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar.

Di sektor ekonomi, sebanyak 115 dari 127 pasar rakyat terdampak di Aceh telah kembali beroperasi.

Beroperasinya pasar menjadi salah satu indikator pemulihan aktivitas perdagangan. Namun, pemulihan ekonomi masyarakat tidak cukup diukur dari dibukanya kembali pasar, melainkan juga harus dilihat dari kemampuan pedagang, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk kembali memperoleh penghasilan.

Jalan dan Jembatan Belum Sepenuhnya Pulih

Pemulihan infrastruktur juga menunjukkan perkembangan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.

Hingga 18 November 2026, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak bencana di Aceh telah kembali fungsional atau mencapai 94,32 persen.

Sementara 93 ruas jalan daerah lainnya masih membutuhkan penanganan. Untuk jalan nasional, seluruh 46 ruas yang terdampak telah kembali dapat dilalui.

Namun, kondisi berbeda terlihat pada infrastruktur jembatan daerah. Dari total 655 jembatan terdampak, baru 386 unit atau 58,93 persen yang kembali fungsional.

Adapun seluruh 23 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi atau sambungan sementara.

Safrizal menjelaskan, status fungsional tidak selalu berarti pembangunan konstruksi telah selesai sepenuhnya.

Artinya, jalan dan jembatan yang sudah dapat digunakan masyarakat masih mungkin membutuhkan pekerjaan lanjutan agar kembali menjadi infrastruktur permanen.

“Yang dimaksud dengan 100 persen itu bukan 100 persen secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan. Walaupun sebagian tersambung dengan jembatan sementara,” jelasnya.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pemulihan pascabencana. Sebab, keberhasilan rehabilitasi infrastruktur tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan akses yang kembali terbuka, tetapi juga kualitas konstruksi, keamanan, daya tahan, dan kemampuannya menghadapi bencana berikutnya.

Aceh Masih Hadapi Ancaman Bencana Susulan

Di tengah proses rekonstruksi, ancaman cuaca ekstrem kembali menjadi persoalan serius.

Pj. Sekda Aceh Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh hingga Rabu (18/11/2026) pukul 17.00 WIB, sebanyak 25.244 jiwa masih tercatat terdampak bencana dan 844 jiwa berada di pengungsian. Mereka tersebar di empat kabupaten.

Selain itu, sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh tercatat berada dalam status penanganan bencana darurat, yang meliputi status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.

Taufik mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi tersebut, termasuk pemantauan wilayah rawan bencana, penguatan koordinasi peringatan dini, percepatan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, perempuan, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Menurut Taufik, realisasi program pemulihan awal telah mencapai sekitar 53 persen dari rencana kegiatan.

“Realisasi yang kita capai sudah lebih kurang 53 persen dari rencana tersebut. Insyaallah, itu akan terkejar sesuai target,” ujarnya.

Data tersebut menunjukkan persoalan kebencanaan di Aceh belum sepenuhnya berakhir. Bahkan, ketika pemerintah masih menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi bencana sebelumnya, masyarakat di sejumlah daerah kembali menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem.

Normalisasi Sungai dan Muara Menjadi Pekerjaan Mendesak

Selain pembangunan rumah dan infrastruktur, normalisasi sungai serta muara menjadi salah satu agenda penting dalam upaya mengurangi risiko banjir susulan.

Penanganan sungai diperlukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, serta meminimalkan potensi genangan ketika curah hujan meningkat.

Pekerjaan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air.

Pemerintah juga perlu memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kajian kondisi sungai, daerah aliran sungai, tata ruang, serta perubahan lingkungan akibat bencana.

Tanpa langkah mitigasi yang serius, pembangunan kembali rumah dan infrastruktur berisiko menghadapi kerusakan serupa apabila bencana kembali terjadi.

Karena itu, rekonstruksi seharusnya tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperbaiki tata kelola lingkungan dan mengurangi kerentanan wilayah.

Bantuan Sosial Hampir Seluruhnya Tersalurkan

Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah juga memaparkan perkembangan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup sebesar 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi mencapai 99,06 persen.

Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen kepada 18.422 rekening penerima.

Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar program bantuan telah disalurkan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan memberikan manfaat sesuai tujuan program.

Pengawasan terhadap ketepatan sasaran, transparansi penerima, serta kesesuaian nilai bantuan menjadi bagian penting agar tidak muncul persoalan baru dalam proses pemulihan.

Aceh Dapat Alokasi Rp58,973 Triliun

Pemerintah menetapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama periode 2026–2028 sebesar Rp100,166 triliun.

Dari total tersebut, Aceh memperoleh alokasi Rp58,973 triliun atau sekitar 58,9 persen.

Anggaran pemulihan untuk Aceh dibagi dalam tiga tahun pelaksanaan: yakni tahun 2026 Rp24,215 triliun, 2027 Rp20,219 triliun dan 2028 Rp14,539 triliun. Total Rp58,973 triliun.

Pelaksanaan program melibatkan 23 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah.

Seluruh pekerjaan dikoordinasikan melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, dengan pelaksanaan mengacu pada rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Safrizal menjelaskan, masa transisi darurat di Aceh berakhir pada 28 Juli 2026. Dengan demikian, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara normatif dimulai pada 29 Juli 2026.

Ia menegaskan, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi memang dirancang berlangsung secara bertahap hingga Desember 2028.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi baru beberapa bulan dimulai dan akan diselesaikan sesuai dengan timeline itu sampai dengan Desember tahun 2028,” katanya.

Pj Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Aceh, katanya, terus mengawal pemulihan berbagai sektor sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan tetap menjadi perhatian.

Sementara Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan bagian penting dari proses pemulihan.

Masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai program yang sudah dilaksanakan, pekerjaan yang belum selesai, kendala di lapangan, serta target pemerintah ke depan.

Dalam konteks tersebut, media juga memiliki peran penting untuk mengawasi dan menyampaikan perkembangan pemulihan secara objektif, termasuk memberikan ruang bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi.

Besarnya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi harus diikuti dengan keterbukaan penggunaan anggaran, ketepatan pelaksanaan proyek, serta pengawasan terhadap kualitas pembangunan.

Sebab, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri atau panjang jalan yang kembali dapat dilalui. Ukuran paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar telah memperoleh tempat tinggal yang layak, kehidupan ekonomi yang pulih, layanan publik yang memadai, dan perlindungan dari ancaman bencana berikutnya.

Setahun pascabencana menjadi momentum mengevaluasi seluruh proses penanganan. Dengan target rekonstruksi hingga Desember 2028, pemerintah masih memiliki pekerjaan panjang untuk memastikan pemulihan Aceh dan wilayah Sumatra lainnya berjalan sesuai rencana.