Infoaceh.net – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut proses penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Ia menegaskan, waktu dua bulan dinilai cukup karena para sejarawan tidak memulai dari nol.
“Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” ujar Fadli di Denpasar, Bali, Sabtu (7/6).
Meski begitu, Fadli mengaku belum mengetahui sejauh mana progres penyusunan ulang sejarah tersebut. Ia memilih mempercayakan sepenuhnya kepada para sejarawan dari perguruan tinggi yang telah ditunjuk.
“Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Kita sudah lama tidak menulis sejarah nasional yang resmi, terakhir pada era Pak Habibie, itu sudah 26 tahun lalu,” jelasnya.
Fadli menegaskan bahwa penyusunan ulang sejarah ini akan menekankan perspektif Indonesia sentris, bukan dari sudut pandang kolonial ataupun kelompok tertentu.
“Yang menulis adalah profesional, sejarawan, bukan aktivis, bukan politisi,” tegas mantan Wakil Ketua DPR itu.
Ia menekankan bahwa tujuan penulisan ulang sejarah bukan untuk membongkar kesalahan masa lalu, tetapi menonjolkan pencapaian-pencapaian bangsa dalam bingkai nasionalisme.
Fadli Zon juga menanggapi masukan dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang disampaikan dalam acara pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta.
Dalam pidatonya, Megawati menyentil bahwa sejarah nasional terkesan “dipotong” dan hanya dikenang dari era Orde Baru. Ia pun berniat mengumpulkan para sejarawan untuk memperkaya narasi sejarah Indonesia.
“Saya kira itu tidak salah. Kita juga menggandeng sejarawan yang ahli. Kalau Bu Mega ingin mengumpulkan sejarawan lain, tidak ada masalah,” ujar Fadli.
Menurutnya, justru semakin banyak perspektif yang masuk akan semakin memperkaya sejarah, selama tetap berlandaskan pada fakta dan profesionalisme, bukan sudut pandang ideologis atau sektarian.
Rencana penulisan ulang sejarah ini sebelumnya menuai kritik dari sejumlah kalangan, yang khawatir akan adanya politisasi sejarah. Namun, Fadli memastikan pemerintah terbuka untuk uji publik terhadap hasil kerja sejarawan nanti.
“Kami ingin memperkuat sejarah Indonesia dari sudut pandang kita sendiri, bukan dari kacamata luar. Kita sudah 80 tahun merdeka, jadi narasi sejarah kita harus milik bangsa ini sendiri,” tandasnya.
