Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Usai Bentrok Maut, Thailand dan Kamboja Kembali ke Zona Netral

Thailand dan Kamboja telah lebih dari satu abad memperebutkan kedaulatan di titik-titik yang tidak dibatasi di sepanjang perbatasan mereka, yang dipetakan oleh Prancis pada 1907 ketika Kamboja menjadi koloninya.

Infoaceh.net Pemerintah Thailand dan Kamboja sepakat menarik pasukan ke zona netral yang telah disepakati pada 2024. Langkah ini diumumkan Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, dalam pernyataan resmi pada Minggu, 8 Juni 2025, menyusul memanasnya situasi pasca bentrok mematikan di perbatasan kedua negara.

Sebelumnya, seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam insiden pada 28 Mei di wilayah perbatasan yang belum memiliki batas resmi. Ketegangan meningkat tajam, disertai penguatan militer dari kedua belah pihak.

“Kedua negara akan kembali ke posisi netral yang disepakati tahun lalu,” kata Phumtham.

Phumtham menambahkan, penyelesaian permanen akan dibahas melalui Joint Border Committee (JBC) pada 14 Juni. Komite ini menjadi forum resmi negosiasi bilateral antara Thailand dan Kamboja.

Namun, dalam catatan diplomatik tertanggal 6 Juni, Menlu Kamboja Prak Sokhonn menegaskan bahwa dialog bilateral tidak lagi cukup untuk menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan.

“Sengketa ini sangat kompleks dan sensitif secara historis. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) akan memberi solusi adil dan final,” kata Sokhonn.

Kamboja menekankan pentingnya pendekatan hukum internasional. Sebaliknya, Thailand menolak yurisdiksi ICJ dan bersikeras menyelesaikan permasalahan melalui perundingan bilateral.

Sebagai respons atas memanasnya situasi, Thailand memperpendek jam operasional di 10 pos lintas batas dengan Kamboja, termasuk di Sa Kaeo, yang merupakan jalur tersibuk. Pos tersebut kini hanya beroperasi dari pukul 08.00–16.00 waktu setempat, dari sebelumnya pukul 06.00–22.00.

Thailand mengelola 17 pos perbatasan resmi di tujuh provinsi yang berbatasan langsung dengan Kamboja sepanjang 817 kilometer.

Sengketa perbatasan kedua negara telah berlangsung lebih dari satu abad, dipicu peta buatan kolonial Prancis tahun 1907 yang tak jelas batasnya. Ketegangan besar terakhir terjadi pada 2008 hingga 2011, termasuk konflik bersenjata di sekitar kompleks kuil Hindu Preah Vihear, situs warisan abad ke-11 yang diklaim keduanya.

Relasi kedua negara saat ini masih dibayangi sejarah lama, meski hubungan personal antara mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dan eks PM Kamboja Hun Sen sebelumnya mencairkan suasana. Kini, putri Thaksin dan putra Hun Sen sama-sama menjadi pemimpin di negara masing-masing.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup