SABANG, Infoaceh.net – Polemik penyewaan truk tangki air milik Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sabang dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee terus bergulir.
Kini, sorotan mengarah kepada seorang suplier bernama Yani yang diduga memberikan keterangan tidak sesuai fakta kepada publik.
Dalam pernyataannya kepada media, Yani menegaskan bahwa truk tangki yang digunakan untuk menyuplai air ke proyek yang dikerjakan oleh KSO PT Tri Karya Utama Cendana bukan milik Rutan Sabang.
“Enggak ada, Pak. Itu mobil saya sendiri,” ujar Yani saat dikonfirmasi pada Rabu sore (18/6).
Namun, penelusuran di lapangan menemukan fakta berbeda. Sebuah truk tangki berwarna biru pudar, tanpa pelat nomor belakang dan dengan bekas tulisan yang disemprot cat, ditemukan terparkir di area pabrik batu bata di kawasan Pantai Jaya, Ie Meulee—lokasi yang disebut-sebut berkaitan erat dengan aktivitas Yani.
Belakangan, truk yang sama terlihat kembali terparkir di halaman Rutan Kelas IIB Sabang, kini tanpa pelat nomor depan maupun belakang, semakin menguatkan dugaan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset operasional milik negara.
Kepala Rutan Kelas IIB Sabang, Muhidfuddin, akhirnya angkat suara dan membenarkan bahwa truk tangki tersebut memang milik Rutan.
“Mungkin dia takut,” ujar Muhidfuddin singkat dalam bahasa Aceh, saat dimintai tanggapan pada Rabu malam (18/6).
Ia juga mengakui bahwa kendaraan itu telah digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke proyek tersebut selama sekitar satu pekan. Namun, hingga saat ini, ia mengaku belum menerima hasil apa pun dari kegiatan itu.
Sementara itu, perwakilan kontraktor proyek, Kos, menyatakan bahwa pihaknya membeli air melalui suplier bernama Yani dan tidak mengetahui soal kepemilikan kendaraan.
“Kami tidak tahu-menahu soal truk. Kami hanya beli air melalui Pak Yani,” jelas Kos saat dihubungi secara terpisah.
Pertanyaan Mengemuka
Rangkaian temuan ini memunculkan dugaan bahwa telah terjadi upaya penyamaran informasi kepada publik terkait pemanfaatan aset negara. Klaim bahwa kendaraan milik Rutan adalah milik pribadi memicu pertanyaan: apakah ini bagian dari upaya menyamarkan praktik komersialisasi fasilitas negara?
Selain berpotensi melanggar ketentuan administratif, dugaan pembohongan publik ini mencoreng integritas transparansi informasi, terlebih menyangkut aset milik negara yang seharusnya diawasi penggunaannya.
Kini, publik menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk menyelidiki lebih dalam pemanfaatan kendaraan operasional lembaga pemasyarakatan dalam proyek eksternal.
Evaluasi menyeluruh terhadap peran semua pihak terkait juga diperlukan, guna menghindari tumpang tindih informasi dan menjaga kredibilitas lembaga negara.
