Dedi Mulyadi Omon-omon Kekuasaan

Jika Gubernur hanya bisa mengeluh, menyindir, dan menuding, tanpa membenahi sistem birokrasi atau memperbaiki tata kelola pembangunan, maka jabatan itu kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah omon-omon kekuasaan.

Redaksi Infoaceh.net

Sabtu, 21 Juni 2025 | 17:42 WIB

OLEH: ACHMAD RIZKI

ADA dua jenis pemimpin yang lahir dalam masa krisis. Yang satu melangkah ke depan, mengambil tanggung jawab, memimpin dari garis depan. Yang lain justru sibuk mencari kambing hitam — agar tampak bersih di mata publik.

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, tampaknya cenderung memilih yang kedua. Dalam pernyataannya pekan ini, Dedi menyebut Jakarta sebagai salah satu biang kerok rusaknya Jalan Parung Panjang di Kabupaten Bogor.

Baca Juga : Mas Menteri Core Team

Sontak publik bertanya: serius?

Parung Panjang hanyalah satu kecamatan di bagian barat daya Kabupaten Bogor, berbatasan dengan Tangerang dan Depok.

Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai jalur padat truk tambang dan kendaraan berat. Jalan-jalannya rusak, berdebu, penuh lubang, dan nyaris tidak ada perbaikan yang berarti selama bertahun-tahun. Warga setempat sudah berulang kali protes. Tapi solusi tak kunjung datang.

Baca Juga : Simbol Rekonsiliasi atau Luka Lama yang Belum Sembuh?

Kini, ketika persoalan menumpuk dan tuntutan publik makin keras, Dedi justru menunjuk keluar: Jakarta.

Padahal urusan infrastruktur jalan lokal sepenuhnya ada di tangan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor. Bila yang rusak adalah jalan kabupaten, ya itu ranah Pemkab Bogor. Kalau jalan provinsi, tentu Pemprov Jabar harus turun tangan.

Jakarta memang punya kepentingan lintas wilayah, tapi tidak serta merta bisa disalahkan atas ketidakbecusan pemerintah daerah tetangga.

Baca Juga : Kampung Nelayan Merah Putih, Harapan Baru dari Lhok Pawoh

Alih-alih reflektif dan mencari solusi kolaboratif, KDM –sapaan Dedi Mulyadi — memilih sikap defensif. Ia lebih nyaman bermain narasi politis: melempar tuduhan daripada membenahi kebijakan.

Padahal leadership bukan soal bisa bicara di depan kamera. Ini soal keberanian mengambil tanggung jawab.

Sikap seperti ini, jika dibiarkan, akan menjadi pola. Ketika anggaran gagal terserap, akan disalahkan pusat. Ketika program tak berjalan, akan ditudingkan ke kabupaten. Ketika jalan rusak dan rakyat menjerit, akan diarahkan ke Jakarta.

Lama-lama, publik kehilangan kepercayaan, sebab yang mereka lihat hanya pejabat, bukan pemimpin.

Kontras dengan KDM, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan sikap yang jauh lebih dewasa. Ia tidak menanggapi serangan dengan serangan.