Infoaceh.net – Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, kembali mengguncang jagat Politik nasional dengan pernyataannya yang mengejutkan soal jejak administratif Joko Widodo sejak Pilkada Kota Solo tahun 2005 hingga Pilgub DKI Jakarta 2012. Dalam sebuah pernyataan tertulis yang viral di kalangan aktivis dan netizen, Beathor menuding bahwa Jokowi menggunakan ijazah yang tidak sah—bahkan menyebutnya berasal dari “Universitas Pasar Pramuka.”
Menurut Beathor, saat maju dalam Pilkada Solo 2005, Joko Widodo menggunakan titel “Insinyur” tanpa menyertakan dokumen akademik sah. “Dokumen itu diterima begitu saja oleh KPUD Solo dan kini jejak digitalnya hilang dari situs resmi KPUD,” ujar Beathor kepada wartawan, Senin (23/6/2025).
Selama hampir satu dekade Jokowi menjabat Wali Kota Solo, hanya satu orang yang berani menantangnya soal dokumen pribadi, yakni Bambang Tri, yang kini dikenal karena buku kontroversialnya. Namun kritik tersebut dianggap angin lalu oleh publik dan elite partai.
Masalah kembali mencuat saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. “Tim dari Solo dan Jakarta sempat panik membahas kekurangan dokumen administratif untuk memenuhi syarat dari KPUD DKI,” kata Beathor. Ia menyebut dua nama kunci dalam momen itu: Widodo dan Denny Iskandar.
“Dari tangan mereka, muncullah sebuah ijazah yang diklaim dari UGM, tapi orang-orang menyebutnya berasal dari ‘Universitas Pasar Pramuka’,” sindirnya tajam.
Beathor yang dikenal lantang dan tidak segan mengkritik elite partai sendiri, menegaskan bahwa publik pantas tahu siapa sebenarnya Joko Widodo. “Negara ini terlalu besar untuk ditipu oleh ijazah bodong,” tegasnya.
Astaga, tak hanya ijazah UGM Pak Jokowi dibuat disana, ijazah SMA juga. Duar.
Wah, ini mah kesengajaaan utk hoax dokumen negara utk maju jadi pejabat. pic.twitter.com/MSt0QFXYGM
— Yuk Berisik (@sharpandshark) June 22, 2025
Pernyataan ini segera menuai polemik. Pendukung Jokowi menilai tudingan Beathor sebagai hoaks dan upaya menjatuhkan citra mantan presiden. Namun, sebagian warganet dan aktivis mulai menggali kembali arsip lama dan mempertanyakan: di mana jejak dokumen resmi Jokowi di KPUD Solo dan KPUD DKI?
