Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Aceh Jadi Provinsi Pertama di Sumatera yang Bebas BAB Sembarangan

Asisten II Sekda Aceh Zulkifli bersama Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, Then Suyanti dalam deklarasi Bebas Buang Air Besar Sembarangan Provinsi Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (25/6). (Foto: Ist)

Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh resmi mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) pertama di Pulau Sumatera.

Dengan capaian ini, Aceh menjadi provinsi ke-6 di Indonesia yang meraih status ODF secara menyeluruh.

Deklarasi tersebut digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/6/2025), dan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan RI.

Acara dihadiriDirjen Penanggulangan Penyakit dan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Tim Verifikator STBM Kemenkes, para pejabat di lingkungan Setda Aceh, kepala SKPA, mitra pembangunan, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Asisten II Sekda Aceh Zulkifli yang mewakili Gubernur Aceh dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya Kementerian Kesehatan atas proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan.

“Capaian ODF ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga capaian ini secara berkelanjutan dan memastikan akses sanitasi layak bagi seluruh rakyat Aceh,” ujar Zulkifli.

Sementara Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, dr. Then Suyanti, mengungkapkan bahwa verifikasi nasional dilakukan sejak 17 hingga 25 Juni 2025 oleh Tim STBM Pusat. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak yang dikomandoi langsung oleh Gubernur Aceh.

“Keberhasilan Aceh menjadi provinsi ODF menjadikannya rujukan penting bagi wilayah lain di Sumatera dalam menerapkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),” katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Ir T Robby Irza, dalam laporannya menjelaskan capaian ini diraih berkat strategi percepatan berbasis identifikasi hambatan dan solusi teknis, seperti pelatihan sanitarian, advokasi lintas tingkat, serta pemantauan harian secara intensif.

Dari capaian awal sebesar 31% pada November 2023, Aceh berhasil mencapai 100% ODF pada 17 Januari 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Aceh bersama perwakilan Kemenkes RI menyerahkan piagam penghargaan kepada 18 kabupaten/kota yang telah mencapai status SBS pada awal tahun ini.

author avatar
M Ichsan

Lainnya

Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar meresmikan layanan ATM Drive Thru pertama milik Bank Aceh Syariah, Kamis (31/7) yang berlokasi di kawasan Taman Riyadhah. (Foto: Ist)
Penyaluran dana Rp6,2 miliar dari BSI Maslahat kepada Kelompok Wisata/Koperasi Berkah Sabang Indah (BSI) di Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Sabang, menuai sorotan karena dana dicairkan sebelum koperasi resmi terbentuk. (Foto: Ilustrasi)
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan
Logo resmi HUT ke-52 Bank Aceh Syariah
Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader partai untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Kamis (31/7/2025).
Polres Aceh Barat menetapkan Mujianto (35), warga Desa Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang, sebagai DPO dalam kasus pembunuhan terhadap lansia, Khairuddin (65), warga Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan. (Foto: Ist)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk gerakan sistematis memecah belah bangsa, Kamis (31/7/2025).
Rahayu Saraswati mengungkap praktik eksploitasi seksual di sekitar proyek tambang Papua dan pembangunan IKN.
Warga Desa Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Eko mengaku mendapat teror usai protes acara sound horeg yang berlangsung di wilayahnya.
Dukungan terang-terangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan spekulasi baru soal keterlibatan lebih jauh dalam struktur partai. 
Tutup