Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Denny Siregar: OTT KPK terhadap Topan Ginting Diduga Bentuk Penyelamatan Politik

Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap independensi lembaga antirasuah tersebut, menyebutnya sebagai "ternak Mulyono", mengarah pada dugaan kedekatan elite tertentu di internal KPK.
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang terjadi di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Jakarta, Infoaceh.net – Sutradara dan pegiat media sosial, Denny Siregar, menyoroti langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang disebut-sebut dekat dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Denny menyebut penindakan itu sebagai “usaha penyelamatan” karena kasus tersebut diduga lebih dulu diendus oleh Kejaksaan Agung.

“Usaha penyelamatan,” tulis Denny melalui akun X (Twitter) miliknya, @Dennysiregar7, Selasa (2/7/2025).

Ia menduga KPK bergerak lebih cepat setelah mengetahui bahwa Kejagung sudah lama memantau proyek-proyek yang menyeret nama Topan Ginting. Menurutnya, ada indikasi KPK berusaha mengamankan pihak tertentu yang terhubung secara politik, termasuk Gubernur Bobby yang merupakan menantu mantan Presiden Jokowi.

“Kasusnya buru-buru diambil oleh lembaga itu, karena sedang diselidiki lembaga lain,” sindir Denny.

Kritik serupa disampaikan politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean, yang juga mencurigai langkah cepat KPK sebagai manuver untuk menghindari Kejagung mengambil alih penanganan kasus tersebut. Melalui akun @ferdinand_mpu, ia menyatakan bahwa OTT di Medan semula merupakan bagian dari operasi yang telah lebih dulu dipantau oleh Kejaksaan Agung.

“Saya dapat info kalau OTT Medan Sumut itu awalnya sudah dirancang Jakgung,” ungkap Ferdinand.

Ia menilai ada kebocoran informasi yang menyebabkan KPK langsung turun tangan lebih dulu ke lapangan. “Sudah dipantau beberapa waktu. Tapi bocor dan tiba-tiba KPK geruduk duluan,” lanjutnya.

Ferdinand bahkan secara terbuka mempertanyakan, apakah langkah KPK itu diambil demi melindungi Bobby Nasution.

“Apakah KPK mendahului untuk mengamankan sang mantu?” tulisnya.

Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap independensi lembaga antirasuah tersebut, menyebutnya sebagai “ternak Mulyono”, mengarah pada dugaan kedekatan elite tertentu di internal KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Topan Ginting dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp231,8 miliar. Topan ditangkap dalam OTT bersama uang tunai Rp2,8 miliar dan dua pucuk senjata api.

Kasus ini sedang menjadi sorotan publik karena kedekatan Topan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

author avatar
dara adinda

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup