Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Titi Perludem: Putusan MK Final, Bola Panas di Tangan DPR dan Pemerintah

Hal itu disampaikan Titi saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema “Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK” yang digelar Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jumat (4/7/2025).
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini

Infoaceh.net – Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menegaskan bahwa tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal kini menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Hal itu disampaikan Titi saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema “Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK” yang digelar Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jumat (4/7/2025).

“Putusan MK itu final dan mengikat. Maka kami serahkan sepenuhnya tindak lanjutnya kepada pembentuk undang-undang,” ujar Titi.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Perludem itu, perjuangan untuk memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sudah bergulir sejak lama. Bahkan Badan Keahlian DPR sempat mengusulkan pemisahan tersebut dalam draf RUU Pemilu yang sempat masuk Prolegnas 2020, namun kandas setelah dicabut tahun 2021.

Barulah pada 2024, Perludem mengajukan judicial review ke MK dan permohonan itu dikabulkan sebagian. Putusan MK menetapkan bahwa pemilu presiden, DPR, dan DPD dilaksanakan lebih dulu, sementara pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah digelar sekitar 2–2,5 tahun setelahnya.

Titi mendorong agar DPR dan pemerintah segera membahas revisi UU Pemilu dan UU Pilkada secara terpadu (kodifikasi), termasuk merumuskan mekanisme transisi masa jabatan kepala daerah dan DPRD. “Mau diperpanjang atau diisi penjabat, semua itu tergantung pembentuk UU,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Politik Utama BRIN Siti Zuhro menilai putusan MK perlu direspons dengan cermat agar membawa dampak positif yang nyata hingga ke tingkat akar rumput.

“Jangan sampai desain pemilu hanya baik di permukaan, tapi rakyat tetap memilih karena uang. Itu zalim,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa sistem pemilu yang baik adalah yang tepat, sesuai kondisi objektif, dan tidak terburu-buru disusun. “Pemilu bukan soal langsung atau tidak langsung, tapi soal ketepatan dan keterjangkauan,” ujar Siti Zuhro.

Diskusi yang digelar Fraksi PKB ini menjadi pengingat bahwa bola panas reformasi pemilu kini resmi berada di tangan pembentuk undang-undang. Tinggal publik menanti, apakah DPR dan pemerintah siap membuktikan komitmennya membenahi sistem demokrasi Indonesia secara substantif.

author avatar
dara adinda

Lainnya

Subuh Keliling BSI Aceh di Masjid Baitul Musyahadah (Kupiah Meuketop), Seutui, Banda Aceh, Sabtu pagi (26/7). (Foto: Ist)
Dunia birokrasi di Kabupaten Pidie diguncang dugaan skandal moral pejabat publik, Camat Padang Tiji dilapor ke polisi setelah diduga kepergok berduaan dengan istri orang dalam mobil dinas. (Foto: Ilustrasi)
Ingin Awet Muda? Santap 7 Buah Tinggi Kolagen Ini
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenang masa kuliahnya saat menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buka suara mengenai protes dari kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto yang memakai masker sepanjang persidangan. Pihaknya mengungkap bahwa Rios memang terbiasa memakai masker.
Aliran modal asing tercatat kembali keluar (capital outflow) dari Indonesia Rp11,30 triliun pada pekan keempat bulan Juli 2025.
Candi Preah Vihear dan Ta Muen Thom adalah candi yang memicu bentrokan hebat hingga melibatkan serangan artileri
Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat
Sekda Aceh Besar sekaligus Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala Bahrul Jamil memimpin rapat koordinasi dan bersama dewan pengawas, dewan direksi dan karyawan PDAM Tirta Mountala, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman
Pria asal Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, berinisial IFY (22), harus berurusan dengan hukum karena menjadi polisi gadungan dan menipu warga hingga ratusan juta rupiah.
Bela Tim JPU KPK, Majelis Hakim sebut tuntutan 7 tahun terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak manapun.
Polres Metro Bekasi Kota berhasil membekuk dua perempuan pelaku penipuan jual beli kontrakan fiktif di kawasan RW 11, Kranji, Bekasi. Pelaku berinisial K (48) dan Y (54) ditangkap di dua lokasi berbeda usai kabur dari kejaran polisi.
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto didampingi Kasat Reskrim AKP Boestani menyampaikan, hingga Jum'at (25/7), jumlah korban penipuan berkedok polisi dan dokter yang terdata telah mencapai 30 orang. (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
3 mahasiswa Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, meraih prestasi nasional pada ajang Olimpiade Sejarah Islam Nasional (OSINAS) 2025. (Foto: Ist)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus ijazah palsu, Rabu (23/7/2025).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tetap menganggap dirinya menjadi korban komunikasi anak buahnya.
Ilustrasi
ilustrasi jambu biji
Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Tengah menangkap pria berinisial K (46), warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan anak perempuan di bawah umur. (Foto: Dok. Polres Aceh Tengah)
Tutup