Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Pernyataan KASAD Maruli Simanjuntak Soal Tanah Blang Padang Dinilai Panaskan Situasi Aceh

“Jadi gitu, enggak. Bukan kita yang punya kewenangan bisa ngasih-ngasih saja. Enggak bisa. Kalau memang ada kepentingan yang lebih, dia punya hak, silakan saja hukum,” ujar dia.
Peneliti Sejarah Aceh, Dr Hilmy Bakar Almascaty

Banda Aceh, Infoaceh.net — Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam menyikapi kisruh tanah wakaf Blang Padang menuai kritik keras dari kalangan ulama dan intelektual Muslim Aceh.

Ucapan Maruli dianggap tidak sensitif dan justru menyiram bensin ke dalam bara konflik yang sedang menyala.

Peneliti Sejarah Aceh, Dr Hilmy Bakar Almascaty, menilai pernyataan KASAD sebagai bentuk intervensi yang keliru terhadap isu fikih yang sepenuhnya berada dalam ranah keagamaan Islam.

“Pernyataan ngawur Maruli bak menyiram bensin ke api yang tengah membara,” ungkap Hilmy dalam keterangannya, Sabtu (5/7).

Hal senada juga disampaikan Ustadz Sambo, guru ngaji Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menempuh pendidikan di Yordania.

Menurutnya, pihak Istana dan jajaran TNI harus berhati-hati dan arif dalam menangani konflik terkait wakaf Sultan Aceh di Blang Padang.

“Dengan gaya angkuh dan sok tahu, Maruli justru masuk ke ranah yang bukan nomenklaturnya. Wakaf adalah masalah fikih Islam, dan Aceh memiliki kekhususan dengan penerapan syariat Islam,” tegas Ustadz Sambo dari Bogor.

Dr. Al Chaidar, pengamat politik dan akademisi yang kini berafiliasi dengan Universitas Leiden, juga mengkritik keras pernyataan Maruli.

“Meski dia atasan langsung Pangdam IM, secara moral dan spiritual, Maruli tidak pantas mencampuri urusan yang tidak ia pahami,” katanya.

Pernyataan KASAD dinilai merendahkan para ulama dan cendekiawan Muslim Aceh yang selama ini telah menyampaikan bahwa konflik Blang Padang bukan sekadar masalah administrasi, melainkan persoalan wakaf yang sakral.

“Penyelesaian satu-satunya hanya satu: kembalikan tanah wakaf Sultan Blang Padang kepada nazirnya, seperti yang juga disarankan oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar,” tambah Hilmy.

Sebagai penutup, Hilmy mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dan mengembalikan hak wakaf umat Islam Aceh.

Ia mengingatkan bahwa konflik serupa tengah membara di Papua, Maluku, hingga Banten.

“Apakah Presiden harus menunggu rakyat Aceh kembali bangkit dengan perlawanan semesta seperti masa lalu, baru mau bertindak?” tutupnya.

author avatar
Samsuar
Jurnalis Infoaceh.net
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Love Aceh

Hah! Si peneliti gadungan asal NTB yg sengaja mencatut pemiliknya si habib Abdurahman pemilik tanah wakaf Baitul Asyi ini ngapain cari muka di sosmed lagi! Dasar Licik! Jangan2 mo klaim tanah itu jadi milik nya si habib BLA BLA…

Nonname

Sejak kapan indonesia memperjuangkan kemerdekaan aceh dari belanda
Jauh sebelum indonesia merdeka
Kami sudah lebih dulu merdeka

Kalian itu di aceh hanya pendatang

Kini dengan seenak hati mengklaim kepemilikan tanah nenek moyang kami

Well

Dasar perampok

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup