RUU Migas Mandek Bertahun-tahun, Anggota DPR Gerindra Ramson Siagian Dorong Inisiasi dari Pemerintah

Sebagai penutup, Ramson menegaskan bahwa pandangan yang ia sampaikan dalam forum tersebut bersifat pribadi sebagai bagian dari brainstorming, dan bukan merupakan sikap resmi Fraksi Partai Gerindra. “Ini belum menjadi sikap resmi Fraksi Gerindra. Tapi saya sampaikan sebagai umpan diskusi, agar kita bisa merenung bersama. Bagaimana RUU Migas ini bisa benar-benar mendukung swasembada energi,” pungkasnya.

Redaksi Infoaceh.net

Senin, 28 Juli 2025 | 16:33 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Migas.

JAKARTA, Infoaceh.net – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang tak kunjung rampung sejak 2014-2019 menjadi sorotan. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, menyampaikan pandangan konstruktifnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar dan organisasi migas, mendorong agar inisiatif penyusunan RUU Migas kali ini berasal dari pemerintah.

Ramson menilai langkah ini krusial untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan visi pembangunan nasional. “RUU Migas ini dibahas sejak periode 2014–2019, tapi tidak kunjung selesai. Bahkan banyak dari kita, termasuk saya, sudah terlibat sejak dulu,” ujarnya.

Ia mencermati bahwa proses pembahasan RUU Migas selama ini belum menyentuh hal-hal teknis secara mendalam. Masukan dari berbagai pihak seringkali masih bersifat retoris dan teoretis, belum menukik ke substansi pasal demi pasal yang konkret.

Baca Juga : BPS Dinilai Tak Gunakan Standar Baru Bank Dunia, Data Kemiskinan Diduga Menyesatkan

Menurut Ramson, keterlibatan aktif pemerintah dalam menginisiasi RUU Migas akan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mewujudkan regulasi yang selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, termasuk target strategis swasembada energi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau usulnya dari pemerintah, semua kekuatan bisa bersinergi. Pemerintah punya target, seperti swasembada energi. Maka regulasi harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan,” tegas Ramson.

Ia juga mengingatkan perlunya kehati-hatian agar pembahasan RUU Migas tidak kembali stagnan seperti periode sebelumnya. Inisiatif dari pemerintah dinilai menjadi opsi yang lebih efektif untuk menghindari kemandekan.

Baca Juga : Genjot Produksi Pertanian, Wagub Aceh Serahkan Alsintan untuk 3 Kabupaten

Ramson turut menyoroti tren penurunan angka produksi minyak nasional sejak disahkannya UU Migas tahun 2001. Ia mencatat lifting minyak Indonesia yang dahulu mencapai satu juta barel per hari, kini berada di angka sekitar 600 ribu barel per hari. “Pertanyaannya, apakah ini karena kerangka regulasi kita yang salah? Atau ada sebab lain? Tapi yang jelas, realitasnya produksi kita menurun tajam,” katanya.