Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Dapat Amnesti dari Presiden, Satu Narapidana Lapas Banda Aceh Bebas

“Seluruh proses telah memenuhi prosedur administrasi dan verifikasi yang ketat. Warga binaan yang menerima amnesti ini juga telah menunjukkan perubahan sikap selama menjalani masa pembinaan,” jelas Edi.
Lapas Kelas IIA Banda Aceh membebaskan satu Warga Binaan Pemasyarakatan pada Sabtu, 2 Agustus 2025, setelah mendapat amnesti dari Presiden RI. (Foto: Dok. Lapas Banda Aceh)

Banda Aceh, Infoaceh.net – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh membebaskan satu orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Pembebasan itu dilakukan setelah mendapatkan amnesti atau pengampunan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

Pembebasan ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan untuk mendukung pemulihan keadilan, rekonsiliasi sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penyerahan amnesti dilakukan langsung oleh Kasi Binadik Lapas Banda Aceh, Ervan Kurniawan, disaksikan oleh petugas registrasi.

Napi yang tersebut sebelumnya divonis hukuman selama tujuh tahun penjara, dan seharusnya baru akan bebas pada Maret 2030 mendatang atau lima tahun lagi.

Namun, dengan mendapat amnesia dari Presiden, kini sudah bisa menghirup udara segar dan kembali lagi ke tengah masyarakat

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Edi Cahyono, menegaskan bahwa proses pemberian amnesti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Seluruh proses telah memenuhi prosedur administrasi dan verifikasi yang ketat. Warga binaan yang menerima amnesti ini juga telah menunjukkan perubahan sikap selama menjalani masa pembinaan,” jelas Edi.

WBP yang mendapat amnesti menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri yang membidangi pemasyarakatan.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kedua ini. Semoga diberikan keberkahan,” ungkapnya.

Lapas Banda Aceh berharap, melalui pemberian amnesti ini, yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik dan produktif.

Ini sekaligus menjadi wujud komitmen Lapas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional secara menyeluruh.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah ditunjuk jadi Kapolda Aceh
Ku Bantu Kau, Ada 100 Berangkat

Ku Bantu Kau, Ada 100 Berangkat

Umum
Silfester Matutina Tak Dieksekusi Saat Dirinya Jabat Menkopolhukam, Mahfud MD Malah Bilang Begini
Mendag Lain Juga Impor, Lebih Banyak
Lagi, Gugatan Pembuktian Ijazah Jokowi Kandas! Kali Ini di PN Sleman
Breaking News! Komjen Dedi Prasetyo Ditunjuk Jadi Wakapolri
Pakar telematika Roy Suryo
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar pabrik ekstasi rumahan yang beroperasi di balik kantor Subrayon AMPI Hamdan, Jalan Teratai, Medan Maimun, Kota Medan.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melantik Kasat Reskrim AKP Donna Briadi di Meuligoe Rastra Sewakottama, Selasa (5/8/2025). (Foto: For Infoaceh.net)
Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, tidak bisa dianggap sebagai kebijakan yang salah secara hukum dari Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil, mengunjungi rumah duka almarhum Syahrul Ramadan di Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payit, Aceh Tamiang, Selasa (5/8). (Foto: Ist)
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga bos perusahaan akuakultur eFishery sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Azhari
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi KPK untuk melaporkan langsung kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji 2025 yang diperkirakan merugikan negara Rp 225 miliar dan perkara pemerasan oleh ASN sebesar Rp 51 miliar.
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pernah dirasakan Partai Demokrat saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
Silfester Matutina Bebas karena Pengaruh Jokowi, Sama-sama Tukang Bohong
Habibi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x