Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran

Salah satu tekanan yang dimaksud adalah desakan sejumlah forum purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan oleh MPR. Dedi menilai tekanan itu bisa memengaruhi posisi Anwar Usman.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Infoaceh.net -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinilai tengah berada dalam posisi dilema pasca pencopotan dirinya dari jabatan, imbas keputusan kontroversial MK yang memuluskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, ada kemungkinan Anwar Usman kini merasa menyesal dan bisa memilih untuk membuka fakta-fakta baru terkait keputusan tersebut.

“Pertama kita membaca pola yang terjadi kepada Anwar Usman itu sudah pernah terjadi pada pejabat lain. Sebut saja Hasyim Asy’ari, Ketua KPU yang juga sama-sama memiliki dampak atas keputusan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden di masa itu,” kata Dedi dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 5 Agustus 2025.

Ia mengingatkan bahwa Hasyim dianggap bersalah oleh DKPP, sementara Anwar Usman dijatuhi sanksi oleh MKMK. Menurutnya, Anwar kini berada di tengah situasi yang memunculkan kebimbangan.

“Anwar Usman kemudian dalam pemberitaan mungkin ada nuansa ingin membongkar, menceritakan apa di balik kronologi keputusan MK. Maka sekarang situasinya bisa dikatakan bahwa ada kebimbangan di Anwar Usman,” tuturnya.

Dedi menyebut, hubungan kekerabatan Anwar Usman dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tak cukup kuat untuk menyelamatkannya dari sanksi.

“Anwar menerima sanksi hingga pemberhentian dari Ketua MK. Tentu itu sesuatu yang secara naluriah pasti disesali. Karena Anwar Usman membangun karir yang cukup panjang, reputasi yang panjang, tiba-tiba hancur dalam sekejap dan punya potensial tidak akan bisa diperbaiki,” sambung Dedi.

Ia menilai ketidakhadiran pembelaan dari Jokowi maupun Gibran turut memperparah posisi psikologis Anwar Usman, sehingga membuka kemungkinan ia berpihak pada tekanan publik.

“Okelah kalau sama-sama saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperjuangkan sejak lama, mungkin saatnya Anwar Usman berbalik mengikuti tekanan-tekanan publik,” papar Dedi.

Salah satu tekanan yang dimaksud adalah desakan sejumlah forum purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan oleh MPR. Dedi menilai tekanan itu bisa memengaruhi posisi Anwar Usman.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Duet Anies-Tom Lembong Digadang-gadang Jadi Kekuatan Baru, Ini Kata Pengamat
375 Ribu Lulusan UGM Stempelnya di Depan Foto, Kecuali Ijazah Jokowi
Dugaan Korupsi Kuota Haji, Yaqut Bakal Diperiksa KPK 7 Agustus
Lapor Propam! Perempuan Ini Mengaku Dihamili Perwira Polisi dan Tolak Bertanggung Jawab
Viral Link Video Pasangan Remaja Melakukan Hal Tak Senonoh di Dekat Rumah Dinas Bupati Sragen
Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil
Saya Tidak akan Ubah Keputusan!

Saya Tidak akan Ubah Keputusan!

Umum
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal
Siapa Chusnul Khotimah? Auditor BPKP yang Dilaporkan Tom Lembong ke Ombudsman
Dua Kendaraan Tempur TNI Terparkir di Gedung Kejagung, Ini Penjelasan Kapuspenkum
Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah ditunjuk jadi Kapolda Aceh
Ku Bantu Kau, Ada 100 Berangkat

Ku Bantu Kau, Ada 100 Berangkat

Umum
Silfester Matutina Tak Dieksekusi Saat Dirinya Jabat Menkopolhukam, Mahfud MD Malah Bilang Begini
Mendag Lain Juga Impor, Lebih Banyak
Lagi, Gugatan Pembuktian Ijazah Jokowi Kandas! Kali Ini di PN Sleman
Breaking News! Komjen Dedi Prasetyo Ditunjuk Jadi Wakapolri
Pakar telematika Roy Suryo
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar pabrik ekstasi rumahan yang beroperasi di balik kantor Subrayon AMPI Hamdan, Jalan Teratai, Medan Maimun, Kota Medan.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melantik Kasat Reskrim AKP Donna Briadi di Meuligoe Rastra Sewakottama, Selasa (5/8/2025). (Foto: For Infoaceh.net)
Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, tidak bisa dianggap sebagai kebijakan yang salah secara hukum dari Presiden Prabowo Subianto.
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x