Banda Aceh – Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc meminta agar peralihan bank konvensional ke syariah, tidak ditunda.
Harapan ini disampaikan senator muda alumni Timur Tengah ini pasca beredarnya surat dari Gubernur Aceh yang ditujukan ke Ketua DPR Aceh terkait perpanjangan operasional bank konvensional di Aceh hingga 4 Januari 2026.
“Dimana diketahui, dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 21 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah secara kolektif mengamanahkan bahwa perbaikan perekonomian Aceh haruslah dibangun atas fondasi keislaman dan keimanan,” kata senator yang dikenal dekat dengan kalangan dayah di Aceh ini, dalam keterangannya, Selasa (22/12).
Menurutnya, Qanun LKS hadir untuk pembiayaan yang terarah dan terbina dengan baik akan banyak menyasar sektor UMKM. Diharapkannya, Qanun LKS akan membatasi kesewenangan dan keganasan sistem riba yang selama ini mendera masyarakat.
“Oleh sebab itu pemberlakuan Qanun LKS tidak boleh ditunda. Adapun permasalahan yang mencuat di media selama ini adalah bersifat teknis, umumnya disebabkan oleh masa transisi proses konversi, pengalihan aset, dan pembuatan produk baru. Dengan izin Allah semua permasalahan ini kita harapkan akan selesai pada waktunya. Tidak logis jika qanun harus direvisi atau ditunda pemberlakuannya,” sebut Wakil Ketua Komite III DPD RI yang membidangi agama ini.
Kata Syekh Fadhil, optimisme ini bukan isapan jempol belaka. Aceh masih punya satu tahun lagi untuk membuktikan apakah dunia LKS akan mampu menghadirkan semua produk yang diinginkan para pengusaha.
“Kalaupun pada akhirnya tetap akan ada kendala, keputusan perpanjangan keberadaan sistem konvensional atau perubahan qanun bukan diputuskan sekarang, tetapi berdasarkan hasil assesment di akhir tahun 2021 menjelang masa pemberlakuan Qanun LKS.”
“Secara fakta sekarang adalah seluruh lembaga keuangan di Aceh sudah mengambil sikap tegas untuk mengkonversi lembaga mereka menjadi syariah. Pembangunan ekonomi syariah dan realisasi program-program terkait adalah kepentingan nasional bukan hanya Aceh saja. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang lagsung berada di bawah kendali presiden atau wakil presiden,” katanya lagi.
“Masyarakat Aceh, melalui Pemerintah Aceh, DPRA, Ulama, akademisi, dan praktisi, telah memilih untuk menjalankan apa yang menjadi perintah agama mereka. Tidak ada yang dapat mencegah keinginan ini kecuali rakyat Aceh sendiri.” pungkas Syekh Fadhil. (IA)
