BPKS dan ASDP Teken Kerja Sama Layanan di Pelabuhan Penyeberangan Balohan
Sabang, Infoaceh.net – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry resmi menyepakati kerja sama pemanfaatan layanan di Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, Sabang, Jum’at, 29 Agustus 2025.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan produk serta jasa layanan penyeberangan dan pelabuhan.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen dan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo.
Ruang lingkup MoU meliputi pemanfaatan layanan penyeberangan dan pelabuhan, digitalisasi jasa penyeberangan, penguatan operasional dan pelayanan, hingga integrasi sistem pembayaran jasa penyeberangan.
Hadir dari pihak BPKS, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Mustikal Syahputra, Kepala Unit Manajemen Pelabuhan Zulkarnaini serta Koordinator Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, Fauzi Daud.
Sementara ASDP diwakili Hayyatul Mardiah dan Baginda Alfarishi dari Kantor Pusat ASDP, serta Juliansyah (Manager Usaha dan Teknik ASDP Banda Aceh) dan Angga Pratama (Staf ASDP Banda Aceh).
Dalam pertemuan itu, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menegaskan tanggung jawabnya sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) dalam mengelola aset negara.
Menurutnya, BPKS selaku penyelenggara pelabuhan memiliki kewajiban untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu potensi yang harus dioptimalkan adalah penerapan Pas Penumpang.
“Pas Penumpang diharapkan mampu membiayai kebutuhan penting, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Iskandar Zulkarnaen.
Senada, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi BPKS, Mustikal Syahputra, menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan Pas Penumpang terintegrasi dengan tiket kapal ASDP.
Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara.
