Anggaran Konten Medsos Rp679 Juta, Fungsi Humas Pemko Banda Aceh Dipertanyakan
Banda Aceh, Infoaceh.net – Aliansi Rakyat Aceh (ARAH) menyoroti langkah Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp679 juta untuk pembuatan konten media sosial dalam APBK 2025 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).
Kebijakan tersebut dinilai tidak efisien dan menimbulkan pertanyaan tentang peran kehumasan Pemko Banda Aceh yang juga menerima pembiayaan dari anggaran daerah.
Koordinator ARAH, Ariza menyebutkan penggunaan anggaran besar untuk produksi serta jasa publikasi konten media sosial tidak mencerminkan efisiensi, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang masih dibebani utang.
“Kami mempertanyakan fungsi kehumasan Pemko Banda Aceh. Bukan hanya di lingkungan pemerintah kota, tetapi juga di setiap dinas,” ujar Ariza dalam keterangan tertulisnya, Ahad (14/9/2025).
Menurutnya, anggaran hampir Rp700 juta hanya untuk konten media sosial menjadi tidak relevan dan cenderung terkesan sebagai bentuk pemborosan.
Ia menegaskan, Pemko Banda Aceh seharusnya lebih berhati-hati dalam menyusun skala prioritas belanja.
Ariza menambahkan, pasca melunasi utang lama, Pemko Banda Aceh seharusnya fokus pada program-program yang benar-benar efektif, efisien, serta berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, tahun depan Pemko Banda Aceh juga diperkirakan menghadapi potensi utang baru sebesar Rp56 miliar.
Hal tersebut sebelumnya disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang menyebutkan utang muncul akibat penambahan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kalau pola belanja tidak segera dibenahi, beban fiskal akan semakin berat dan rakyat, khususnya tenaga PPPK, yang akan merasakan dampaknya,” jelas Ariza.
Sementara itu, penggunaan Rp679 juta anggaran untuk konten media sosial sudah ditanggapi oleh Juru Bicara Pemko Banda Aceh Tomi Mukhtar, bahwa anggaran itu digunakan untuk membiayai influencer.
Namun, menurut Ariza, klarifikasi yang diberikan pemerintah kota masih terkesan sebagai bentuk pembelaan.
“Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, kami sangat yakin dan berharap Kota Banda Aceh ke depan akan lebih maju di bawah kepemimpinan Illiza Sa’aduddin Djamal –Afdhal Khalilullah. Syaratnya, dengan penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang efektif dan efisien,” pungkasnya.
