Banda Aceh, Infoaceh.net – Guna mewujudkan visi pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 31 pihak dari berbagai unsur.
Acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Balee Keurukon, Rabu (17/9) tersebut dihadiri perwakilan dari instansi pemerintah, organisasi mitra pendidikan, dunia usaha dan akademisi.
Kerja sama lintas sektor ini bertujuan untuk memperkuat implementasi program wajib belajar 13 tahun dan pengembangan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Banda Aceh.
Program Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan baru pemerintah Indonesia yang memperluas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 dengan tujuan membentuk kebiasaan belajar anak sejak usia dini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses pendidikan.
Illiza menegaskan program ini merupakan investasi besar untuk menyiapkan generasi emas Banda Aceh.
“Program ini sangat strategis karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Cakupannya luas, mulai dari wajib belajar 13 tahun, PAUD HI, PAUD Inklusi, pencegahan stunting, implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga pemberian makanan bergizi gratis,” ujar Illiza.
Illiza menekankan pendekatan kolaboratif mutlak diperlukan.
“Pencegahan stunting, misalnya, bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pendidikan, sosial, pangan, dan bahkan dunia usaha. Sinergi seperti inilah kunci keberhasilannya,” jelasnya.
Melalui PKS ini, Illiza menyakini layanan PAUD di Banda Aceh akan mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi aksesibilitas, kualitas, maupun keberlanjutannya.
“Dampaknya langsung terasa pada anak-anak kita. Mereka akan mendapat pendidikan yang lebih inklusif, gizi yang terjamin, dan pembentukan karakter yang kokoh sejak usia dini,” tambahnya.
Illiza berharap momentum ini tidak berhenti pada seremoni belaka, melainkan menjadi awal dari aksi nyata dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai langkah konkret untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia demi masa depan bangsa,” pesannya.
Berikut 31 pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama:
1. DPRK Kota Banda Aceh
2. BAPPEDA Kota Banda Aceh
3. Dinas Pendidikan Banda Aceh
4. Dinas Kesehatan Banda Aceh
5. Dinas Sosial Banda Aceh
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG)
9. Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
10. Dinas Perpustakaan dan Arsip
11. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3)
12. Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR)
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banda Aceh
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Prodi PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini)
18. Prodi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah)
19. Prodi PGPAUD (Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini)
20. Prodi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)
21. Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala (USK)
22. Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA)
23. Bank Aceh Syariah
24. LKMS Mahirah Muamalah
25. Bank Syariah Indonesia (BSI)
26. PT. PLN (Persero)
27. PDAM Tirta Daroy
28. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Banda Aceh
29. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Banda Aceh
30. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Banda Aceh
31. Kelompok Kerja Tenaga Kependidikan (K3TK) Kota Banda Aceh
