Banda Aceh, Infoaceh.net – Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh bersama unsur Kemenkeu-Satu lainnya — Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) — menggelar kegiatan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh pada Jum’at (31/10) untuk membahas kinerja dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas unit Kementerian Keuangan di Aceh untuk menilai kondisi fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pelaksanaan program strategis nasional yang sedang berjalan.
Kepala Kanwil DJPb Aceh, Safuadi, menjelaskan realisasi pendapatan APBN Regional Aceh hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp3,88 triliun atau 55,92 persen dari target tahun anggaran berjalan.
Rinciannya meliputi: Penerimaan Pajak sebesar Rp2,51 triliun (42,56%), Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp403,35 miliar (140,54%) dsn Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp962,45 miliar (129,06%).
Capaian tinggi di sektor Bea dan Cukai serta PNBP menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan optimalisasi pengawasan di pelabuhan-pelabuhan utama Aceh.
Belanja Negara Rp32,74 Triliun
Sementara itu, realisasi belanja negara di Aceh mencapai Rp32,74 triliun, terdiri atas: Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,65 triliun, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp23,09 triliun
Meskipun realisasi belanja pemerintah pusat sudah mendekati 65,43 persen, nilai tersebut mengalami penurunan 25,60 persen dibanding tahun sebelumnya, akibat adanya pengurangan pagu anggaran.
Adapun realisasi belanja barang baru mencapai 54,64 persen, sedangkan belanja modal masih tergolong rendah, yaitu 35,14 persen.
“Belanja transfer ke daerah juga mengalami kontraksi sebesar 5,83 persen, utamanya karena turunnya penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum,” jelas Safuadi.
Selain APBN, Kanwil DJPb Aceh juga memantau kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi se-Aceh. Hingga akhir September 2025, realisasi belanja daerah mencapai Rp22,32 triliun (54,54%), sedangkan pendapatan daerah tercatat Rp24,70 triliun (61,70%).
Pendapatan terbesar masih bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, yang menunjukkan peran penting fiskal nasional dalam mendukung pembangunan daerah di Aceh.
Selain mengevaluasi kinerja fiskal, ALCo Regional Aceh juga menyoroti pelaksanaan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di provinsi di Aceh
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hingga September 2025, pelaksanaan program MBG di Aceh telah mencakup 319 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) dari target 645 unit (49,45%).
Sebanyak 574 supplier ikut terlibat dalam penyediaan bahan pangan, dan jumlah penerima manfaat mencapai 974.761 orang, atau 79,51 persen dari target nasional.
Program FLPP dan Pembangunan Rumah
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga terus berjalan di Aceh. Per September 2025, total penyaluran mencapai Rp177,7 miliar untuk 1.512 unit rumah di 208 lokasi yang tersebar di 19 kabupaten/kota, kecuali di Aceh Jaya, Aceh Selatan, Sabang dan Simeulue.
Sebanyak 141 pengembang terlibat dalam program ini, sementara dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fungsi hunian masyarakat berpenghasilan rendah telah diterbitkan sebanyak 64 dokumen untuk 1.334 unit rumah.
Pemerintah Aceh juga mengalokasikan dana dalam APBD 2025 untuk pembangunan dan/atau renovasi 3.114 unit rumah guna mendukung program perumahan rakyat.
Sekolah Rakyat dan Penguatan SDM
Program Sekolah Rakyat telah berjalan di tiga lokasi di Aceh dengan total 275 siswa, terdiri dari: SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar (100 siswa).
Sentra Darussa’adah Aceh Besar (100 siswa), SKB Labuhan Haji Aceh Selatan (75 siswa)
Program ini mulai dilaksanakan sejak 14 Juli 2025, bersamaan tahun ajaran baru 2025/2026. Tahap selanjutnya, Sekolah Rakyat 1C, akan dikembangkan di Subulussalam, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Singkil, sementara tahap 1D akan dilaksanakan di Kota Lhokseumawe.
6.549 Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Program Koperasi Merah Putih terus memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Hingga September 2025, telah terbentuk 6.549 koperasi, terdiri dari 6.535 koperasi desa dan 14 koperasi kelurahan.
Dari jumlah tersebut, 2.113 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), sementara 134 koperasi telah mengoperasikan 206 gerai aktif.
Selain itu, 48 koperasi sudah mengajukan 247 proposal bisnis untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menutup kegiatan ALCo, Safuadi selaku Regional Chief Economist menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat perekonomian Aceh.
“Kami membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan — baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun praktisi — untuk memahami kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh,” ujar Safuadi.
“Sinergi ini penting agar kebijakan fiskal di Aceh benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum ALCo Regional Aceh, Kemenkeu-Satu berkomitmen untuk terus mengawal kinerja APBN dan APBD di daerah agar lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas fiskal Aceh sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
