Banda Aceh, Infoaceh.net — Proses seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk 12 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Aceh menjadi sorotan publik.
Pemerhati Kebijakan Publik Aceh, Drs M. Isa Alima, mengingatkan bahwa seleksi tersebut tidak boleh berubah menjadi sekadar formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur administratif tanpa benar-benar menjunjung nilai integritas.
Isa menegaskan, masyarakat Aceh menaruh harapan besar terhadap mekanisme seleksi terbuka ini, terutama dalam memastikan bahwa pejabat yang terpilih adalah figur yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kapasitas kerja yang mampu menjawab tantangan pembangunan.
“Seleksi jabatan Pemerintah Aceh jangan hanya formalitas tanpa integritas. Kita tidak butuh pejabat yang sekadar lolos administrasi, tetapi tidak memiliki kemampuan strategis. Aceh membutuhkan pemimpin yang berwawasan global, tapi mampu bekerja sesuai kebutuhan lokal,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, pejabat yang dipilih tidak cukup hanya mampu mengelola urusan internal birokrasi, tetapi harus memiliki cakupan pemikiran yang lebih luas.
Hal itu termasuk kemampuan membangun komunikasi nasional dan internasional serta jaringan yang bisa mendatangkan peluang investasi bagi Aceh.
“Pemikiran lokalis dengan gerakan nasionalis adalah kunci. Pejabat harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat Aceh, tetapi juga sanggup membuka pintu kerja sama dari luar. Itulah yang akan membawa dampak nyata bagi pembangunan,” jelas Isa.
Isa menekankan pentingnya menempatkan pejabat yang benar-benar sesuai dengan bidang keahliannya.
Ia menyayangkan jika jabatan strategis justru diisi oleh figur yang tidak relevan atau sekadar menjadi ‘titipan’ dari pihak tertentu.
“Untuk kemajuan Aceh ke depan, tempatkan putra-putri Aceh terbaik, yang benar-benar ahli di bidangnya. Kita butuh the real man in the real place—orang tepat di posisi yang tepat,” tegasnya.
Ia menekankan kesalahan dalam memilih pejabat akan berdampak langsung pada lambatnya pembangunan, kebijakan yang tidak tepat sasaran, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Isa Alima berharap proses seleksi jabatan kali ini dapat berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi kelompok berkepentingan.
“Seleksi ini harus menjadi momentum pembenahan birokrasi Aceh. Jangan ada intervensi, jangan ada titipan, dan jangan ada kompromi. Integritas tidak boleh dikorbankan.”
Ia menegaskan integritas menjadi kunci utama dalam menciptakan aparatur yang profesional dan mampu bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Pejabat yang terpilih harus punya keberanian memimpin perubahan, memiliki jejaring, dan mampu mendatangkan nilai tambah bagi Aceh. Ini kesempatan bagi pemerintah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih,” tutupnya.
