Aceh Utara, Infoaceh.net — Pemkab Aceh Utara telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir selama 54 hari, terhitung sejak 23 November 2025 hingga 15 Januari 2026.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/845/2025 yang ditandatangani Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), di Lhoksukon.
Keputusan ini menyusul semakin meluasnya banjir yang merendam permukiman warga, jalan gampong, fasilitas umum, tambak, perkebunan, hingga lahan pertanian di sejumlah kecamatan.
Hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat yang turun selama berjam-jam menyebabkan debit air meningkat tajam dan menggenangi wilayah dataran rendah.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, lebih 3.000 jiwa terdampak, sementara 1.400 warga mengungsi ke pos-pos aman. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 80 sentimeter, membuat aktivitas masyarakat lumpuh total.
Kecamatan yang terdampak meliputi: Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, Langkahan, Muara Batu dan Syamtalira Aron.
Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merusak infrastruktur seperti jalan desa, jembatan kecil, hingga tanggul penahan arus.
Di sektor pertanian, banyak lahan padi dan perkebunan warga terendam dan terancam gagal panen bila air tidak segera surut.
Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah, sementara pendataan rinci masih berlangsung.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan lintas sektor, termasuk medis, logistik, dan evakuasi warga.
“Status siaga darurat ini ditetapkan selama 54 hari dan dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan kebutuhan serta perkembangan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh Puskesmas di kecamatan terdampak membuka pos pelayanan kesehatan dan menyiagakan tenaga medis di titik pengungsian.
Sebelumnya BMKG Malikussaleh telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat, angin kencang, serta banjir rob di wilayah pesisir Aceh Utara.
Pada 22 November 2025, hujan deras berkepanjangan memicu meluapnya Krueng Jambo Aye, Krueng Pase, dan Krueng Mane, sehingga air dengan cepat menggenangi permukiman warga.
Pangdam IM Perintahkan TNI Turun ke Lapangan
Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo memerintahkan seluruh jajarannya bergerak cepat membantu penanganan banjir.
“TNI harus hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Seluruh prajurit Kodam IM saya perintahkan untuk turun langsung membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan pengamanan wilayah rawan,” tegasnya, Senin (24/11).
Menurut Pangdam IM, Kodam telah menyiagakan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) sebagai garda terdepan dalam respons bencana di Aceh. Batalyon Komposit PRCPB dipersiapkan merespons cepat, terkoordinasi, dan profesional dalam membantu masyarakat.
“Pasukan ini ujung tombak kesiapsiagaan bencana Kodam IM. Mereka kami siapkan untuk menghadapi kondisi darurat dan kontinjensi di seluruh Aceh,” jelasnya.
Mayjen Joko Hadi Susilo menegaskan penanggulangan bencana merupakan salah satu tugas pokok TNI sesuai amanat undang-undang. Ia menekankan pentingnya sinergi semua elemen dalam penanganan bencana.
“Penanganan bencana membutuhkan kerja sama solid seluruh komponen bangsa—TNI, Polri, BPBA, Basarnas, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat. Sinergi adalah kunci,” tegasnya.
Ia meminta prajurit menunjukkan sikap humanis dan empati saat bertugas. “Kehadiran TNI harus membawa rasa aman, memberikan harapan, dan menumbuhkan kenyamanan bagi warga yang sedang menghadapi musibah,” ujarnya.
Pangdam memastikan Kodam Iskandar Muda akan terus memaksimalkan dukungan personel maupun peralatan untuk membantu percepatan pemulihan di Aceh Utara.
“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran negara di tengah kesulitan. Semoga melalui kerja sama semua pihak, keadaan ini segera pulih dan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya.
