ACEH TIMUR, Infoaceh.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melihat langsung lambannya pemulihan dampak banjir bandang dan longsor saat meninjau Kecamatan Serbajadi Lokop, Kabupaten Aceh Timur, Senin (22/12/2025).
Hingga hari ke-26 pascabanjir, pusat pemerintahan kecamatan berupa kantor camat, pos polisi, dan pos koramil masih belum berfungsi.
Bangunan-bangunan tersebut dipenuhi lumpur dan tumpukan kayu, menandakan belum adanya pembersihan menyeluruh.
Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan publik yang praktis terhenti. Di sisi lain, warga terdampak masih bertahan di tenda-tenda darurat akibat kehilangan tempat tinggal.
Menanggapi kondisi tersebut, Tito menegaskan, pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana banjir di wilayah terdampak, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat.
Ia memastikan akan melaporkan langsung temuan di lapangan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk hasil pemantauan udara menggunakan helikopter.
“Nanti akan kami sampaikan ke Presiden. Presiden juga telah menyampaikan bahwa lahan HGU yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk relokasi masyarakat terdampak,” ujar Tito.
Selain itu, Tito juga menyoroti kerusakan Pos Koramil Lokop dan menyatakan akan menyampaikannya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
“Saya sudah lihat semuanya, termasuk tempat anak buahnya Pak Maruli. Mudah-mudahan bisa dibantu pembangunan kembali. Ini suara dari bawah,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Mendagri dalam penyerahan bantuan pascabencana banjir dari Kementerian Dalam Negeri.
Bantuan diserahkan kepada masyarakat terdampak di Aceh Tamiang dan Kecamatan Lokop, Aceh Timur.
Rombongan Mendagri dan Wakil Gubernur Aceh disambut langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan mendesak warga sekaligus mendorong percepatan pemulihan pascabencana.
Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian terkait agar penanganan bencana dan pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
