Jakarta, Infoaceh.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melepas keberangkatan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pelepasan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026).
Sebanyak 1.132 personel diberangkatkan secara bertahap dalam tiga kloter pada hari yang berbeda. Dari jumlah tersebut, 863 orang merupakan praja IPDN, sementara sisanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Para praja dan ASN tersebut akan bertugas selama satu bulan, terhitung sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Mereka ditugaskan untuk membantu pemulihan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh Tamiang.
Mendagri mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih.
Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan kantor perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sehingga aktivitas administrasi dan pelayanan publik belum berjalan optimal.
Menurut Tito, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan daerah pascabencana.
Pemerintahan yang kembali berjalan normal akan memperkuat koordinasi, pengambilan keputusan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Karena di sanalah terdapat perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” ujar Tito.
Selain pemulihan pemerintahan, indikator penting lainnya adalah bangkitnya perekonomian daerah yang ditandai dengan kembali beroperasinya pertokoan, pasar, serta sektor usaha masyarakat.
Tito menegaskan, fokus utama penugasan praja IPDN adalah membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan agar kepala daerah dan perangkatnya dapat kembali bekerja secara optimal.
“Kita fokus kepada kantor-kantor dulu untuk menghidupkan pemerintahan. Kepala dinasnya harus bisa masuk dan bekerja. Bagaimana mau bekerja kalau kantornya masih penuh lumpur,” katanya.
Setelah kantor pemerintahan kembali berfungsi, para praja IPDN akan diarahkan membantu pemulihan fasilitas lain, termasuk pertokoan, pasar, serta pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat desa.
Mendagri mengingatkan seluruh praja IPDN agar mempersiapkan diri menghadapi kondisi lapangan yang masih berat, terutama lingkungan yang dipenuhi lumpur dan debu.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan serta tidak membebani pemerintah daerah setempat.
“Saya titip satu hal penting, jangan merepotkan pemerintah daerah. Pemerintah lokal sudah dalam kondisi sulit. Kita datang untuk membantu, bukan menambah beban,” tegasnya.
Tito menyebutkan, tidak menutup kemungkinan para praja IPDN akan digeser ke wilayah lain di Aceh yang juga membutuhkan bantuan, seperti Aceh Utara atau Aceh Timur, apabila kondisi di Aceh Tamiang sudah dapat ditangani dengan baik dalam waktu dua pekan.
“Kalau dalam dua pekan ini bisa ditangani dengan baik, kita bisa geser ke daerah lain yang juga membutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Lion Group yang mendukung pengiriman praja IPDN melalui penerbangan khusus sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta mencerminkan semangat gotong royong bangsa Indonesia.
“Kita punya konsep yang mungkin tidak dimiliki negara lain, yaitu gotong royong. Pemerintah dan nonpemerintah bekerja bersama ketika menghadapi masalah,” katanya.
Mendagri optimistis, dengan tambahan kekuatan dari praja IPDN, dukungan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta partisipasi berbagai pihak, pemulihan Aceh, khususnya Aceh Tamiang, dapat berlangsung lebih cepat.
“Saya sangat yakin Aceh akan pulih dengan jauh lebih cepat,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, jajaran pejabat Kemendagri, Presiden Direktur Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Putu Eka Cahyadhi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
