ACEH TIMUR, Infoaceh.net — Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang mulai dibangun di Kabupaten Aceh Timur.
Pembangunan tersebut ditandai dengan ground breaking yang dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Kecamatan Idi Rayeuk, Jum’at (9/1/2026).
Pembangunan Huntara tahap awal dipusatkan di Kecamatan Idi Rayeuk dengan total 24 unit Huntara yang dikebut pengerjaannya.
Huntara tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga korban banjir dan berlokasi di belakang Kantor Camat Idi Rayeuk. Sementara itu, sebagian warga lainnya akan menerima dana tunggu hunian.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan, percepatan pembangunan Huntara dilakukan karena kondisi yang sangat mendesak, terlebih masyarakat Aceh akan segera memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Meugang.
“Hari Meugang dan bulan puasa merupakan momentum sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin memastikan warga korban banjir dapat menjalani masa tersebut dengan tempat tinggal yang layak. Karena itu, pembangunan Huntara ini kita percepat,” ujar Al-Farlaky.
Meski demikian, Bupati mengakui terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait ketersediaan dan status lahan.
Beberapa lokasi pembangunan Huntara harus menggunakan lahan milik pemerintah pusat, seperti PT KAI, maupun lahan milik swasta.
“Kami berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan, agar ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.
Al-Farlaky merinci, pembangunan Huntara direncanakan di sejumlah kecamatan terdampak banjir, di antaranya Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Idi Rayeuk, Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta beberapa unit tambahan di Kecamatan Banda Alam.
Ia menambahkan, warga dapat mulai menempati Huntara setelah kesiapan lahan dinyatakan clear and clean. Proses pembangunan Huntara dilaksanakan oleh anak usaha BUMN, khususnya PT Adhi Karya, dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Target pembangunan Huntara sekitar 10 hari dan ditargetkan rampung pada 15 Januari. Huntara akan dilengkapi fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser, serta akses internet gratis,” ungkap Al-Farlaky.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan penghuni Huntara melalui koordinasi lintas sektor bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Termasuk bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp15.000 per jiwa melalui Kementerian Sosial. Untuk kebutuhan logistik juga akan terus kita perhatikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambahnya.
Sementara Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN, Teddy Barata, menyampaikan sesuai arahan Presiden RI, fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Fokus kita saat ini adalah Huntara, dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan,” ujar Teddy.
Ia menegaskan, BUMN siap mendukung pemerintah daerah agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secepat mungkin.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh. Skala musibah ini sangat besar, sehingga membutuhkan kerja bersama dari semua pihak, termasuk BUMN,” katanya.
Teddy juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar perencanaan program BUMN, termasuk pembangunan Huntara yang merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Data sangat penting agar program tepat sasaran. Huntara ini kita bangun dengan kualitas yang baik. Meski bersifat sementara, namun dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Selain itu, Teddy memastikan proses penyaluran dana tunggu hunian akan dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN. Insya Allah Huntara ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Teddy.
