Banda Aceh, Infoaceh.net — Rencana pengadaan mobil dinas oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp20 miliar menuai kecaman keras dari berbagai kalangan.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif dan mencederai rasa keadilan sosial di tengah kondisi Aceh yang masih dilanda bencana banjir bandang dan longsor.
Kritik keras datang dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FKIP Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Rivaldi.
Ia menilai rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut sebagai tamparan bagi nurani publik, khususnya bagi masyarakat yang saat ini masih bergulat dengan dampak bencana.
“Di saat banyak warga Aceh kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga akibat banjir bandang dan longsor, pemerintah Aceh melalui BRA justru terkesan lebih mengutamakan kenyamanan elit dengan fasilitas mewah,” kata Rivaldi dalam keterangannya, Sabtu (24/1).
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal prosedur administrasi atau legalitas anggaran, melainkan menyangkut moral, empati, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal rasa keadilan dan kepekaan. Ketika rakyat Aceh bertahan hidup dari bantuan seadanya, pejabat justru merancang pengadaan mobil dinas bernilai puluhan miliar. Ini potret nyata ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Rivaldi menilai, anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti penanganan bencana, rehabilitasi rumah warga, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik.
“Jika dikelola dengan tepat, dana sebesar itu diyakini mampu membantu ribuan warga Aceh keluar dari kondisi sulit. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat diminta bersabar, sementara kekuasaan terkesan berpesta di atas penderitaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti momentum munculnya kebijakan tersebut yang bertepatan dengan menjelang bulan suci Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat dan para korban bencana seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Alih-alih menunjukkan empati dan keberpihakan, kebijakan ini justru menampilkan wajah kekuasaan yang dingin dan jauh dari rasa keadilan sosial,” kata Rivaldi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika pengadaan mobil dinas tersebut tetap dipaksakan, hal itu mencerminkan hilangnya rasa malu dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyat.
“Negara gagal hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan amanat keadilan sosial,” lanjutnya.
Atas dasar itu, HMI FKIP USK mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi dan membatalkan rencana pengadaan mobil dinas BRA.
Mereka juga meminta agar anggaran tersebut dialihkan secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung dan penolong rakyat, bukan justru melukai rasa keadilan di tengah duka yang belum kering,” tutup Rivaldi.
