Banda Aceh, Infoaceh.net — Gelombang kritik terhadap Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin kian menguat. Publik dan kelompok masyarakat sipil mendesak agar Jamaluddin dicopot dari jabatannya menyusul pengalokasian anggaran Rp20 miliar untuk rencana pengadaan mobil dinas di tengah kondisi Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah.
Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki empati serta mencederai rasa keadilan publik, terutama ketika ribuan warga Aceh masih hidup dalam kondisi darurat, kehilangan tempat tinggal, kesulitan akses air bersih, layanan kesehatan dan menghadapi trauma pascabencana.
Koordinator Aceh Policy & Integrity Center (APIC), Laksamana, menegaskan rencana pengadaan mobil dinas bernilai fantastis itu menunjukkan kegagalan kepemimpinan di tubuh BRA, sebuah lembaga yang seharusnya mengemban mandat sosial dan kemanusiaan.
“Di saat masyarakat Aceh masih berjuang memulihkan diri dari bencana dan tekanan ekonomi, BRA justru memprioritaskan anggaran Rp20 miliar untuk mobil dinas. Ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, tetapi mencerminkan absennya empati dan kepekaan sosial pimpinan lembaga,” kata Laksamana, Ahad (25/1/2026).
APIC secara terbuka menyatakan bahwa tanggung jawab atas kebijakan tersebut berada di tangan Ketua BRA.
Menurut mereka, Jamaluddin tidak layak memimpin lembaga yang lahir dari semangat perdamaian dan reintegrasi sosial apabila orientasi kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat.
“Anggaran sebesar itu seharusnya dialihkan untuk program pemulihan korban konflik, bantuan masyarakat terdampak bencana, serta penguatan ekonomi warga. Jika tidak, maka kepemimpinan Ketua BRA patut dievaluasi dan dicopot,” tegasnya.
Selain mendesak pencopotan Ketua BRA, APIC juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri proses penganggaran dan rencana pengadaan mobil dinas tersebut.
Penelusuran dinilai penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, maupun potensi pemborosan keuangan publik.
“Kebijakan ini harus diuji secara terbuka, baik secara administratif, etik, maupun hukum. Anggaran publik tidak boleh digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat,” lanjut Laksamana.
Kritik serupa juga datang dari Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM). Organisasi ini menilai rencana pengadaan mobil dinas BRA sebagai simbol krisis empati birokrasi di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Aceh.
Juru Bicara PRM, Rifqi Maulana, yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk distorsi prioritas anggaran dan kegagalan negara membaca kebutuhan paling mendesak rakyatnya.
“Negara seharusnya hadir sebagai tangan yang memulihkan, bukan sebagai simbol kenyamanan elit. Setiap rupiah yang digunakan untuk mobil dinas di tengah bencana adalah rupiah yang seharusnya bisa menyelamatkan korban bencana,” ujar Rifqi, Sabtu (24/1/2026).
Menurut PRM, pengadaan mobil dinas bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan cara pandang birokrasi yang semakin menjauh dari realitas sosial masyarakat.
Dalam situasi darurat ekologis dan kemanusiaan, belanja negara semestinya tunduk pada kebutuhan paling mendesak, bukan pada rutinitas anggaran yang bersifat simbolik dan elitis.
BRA sebagai lembaga yang lahir dari proses panjang perdamaian Aceh, dinilai seharusnya berada di garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan publik.
Namun, rencana pengadaan mobil dinas tersebut justru dinilai berpotensi merusak legitimasi moral lembaga di mata masyarakat.
PRM mendesak agar rencana pengadaan mobil dinas BRA segera dibatalkan dan seluruh dokumen anggaran dibuka secara transparan kepada publik.
Audit terbuka terhadap prioritas belanja BRA juga dinilai penting untuk memastikan lembaga tersebut tetap berjalan sesuai mandat sosialnya.
“Bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga soal tata kelola. Ketika negara lebih memilih mobil dinas ketimbang pemulihan korban, yang runtuh bukan hanya rumah dan jalan, tetapi juga kepercayaan publik,” pungkas Rifqi.
Baik APIC maupun PRM menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran lembaga-lembaga pemerintah di Aceh agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya dalam situasi krisis yang menuntut empati, keberanian moral, dan kepekaan sosial dari para pengambil kebijakan.
