Banda Aceh, Infoaceh.net — Konflik terbuka antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh kian memanas dan dinilai telah membuka berbagai persoalan mendasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.
Polemik ini tidak lagi sekadar perbedaan pandangan, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran serta buruknya koordinasi antar-instrumen pemerintahan Aceh.
Isu anggaran rehabilitasi rumah dinas anggota DPRA senilai Rp50 miliar kembali diangkat ke ruang publik melalui narasi yang disebarkan ke publik.
Langkah tersebut muncul setelah terbukanya alokasi anggaran belanja reklame dan iklan seremonial Pemerintah Aceh sebesar Rp71,7 miliar yang berada di bawah kendali Sekretariat Daerah Aceh.
Sejumlah pihak menilai, pengungkapan anggaran rumah dinas DPRA itu sarat nuansa pengalihan isu.
Pengamat kebijakan publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman, menilai narasi yang dibangun bertujuan membentuk opini publik agar DPRA diposisikan sebagai pihak yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Ini bukan upaya klarifikasi yang jujur, melainkan strategi pembenaran diri. Publik diarahkan untuk percaya bahwa DPRA yang bermasalah, padahal persoalan utamanya ada pada penyusunan APBA 2026,” tegas Nasrul Zaman dalam pernyataan yang disampaikannya kepada media, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, Sekda Aceh seharusnya terlebih dahulu menjawab kritik Ketua DPRA terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi aparatur dan kualitas pelayanan publik.
Namun, alih-alih menjawab substansi tersebut, isu anggaran rumah dinas DPRA justru dijadikan bahan serangan balik.
“Ketua DPRA meminta agar TPP ASN harus sesuai dengan evaluasi Mendagri. Itu persoalan serius. Tapi yang dilakukan kemudian justru membuka anggaran rumah dinas DPRA yang faktanya telah dianggarkan jauh sebelum bencana banjir bandang terjadi,” ujarnya.
Nasrul Zaman menilai konflik ini memperlihatkan lemahnya argumentasi Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam merumuskan postur APBA 2026 yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat terdampak bencana.
“Kalau perencanaan anggarannya kuat dan berpihak pada kebutuhan rakyat, konflik seperti ini tidak perlu terjadi. Ini justru memperlihatkan kegagalan TAPA menyusun APBA yang responsif dan terarah,” katanya.
Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran reklame dan iklan seremonial Pemerintah Aceh sebesar Rp71,7 miliar yang dinilai kontras dengan kondisi masyarakat Aceh yang masih berjuang pulih dari bencana banjir bandang dan persoalan ekonomi.
“Anggaran pencitraan justru besar, sementara anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dipersoalkan. Ini ironi dalam kebijakan anggaran,” tambah Nasrul.
Lebih jauh, Nasrul mengungkapkan bahwa evaluasi dan catatan kritis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap rancangan APBA Aceh 2026 menjadi bukti nyata adanya persoalan serius dalam perencanaan anggaran, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun kepatuhan terhadap regulasi.
“Banyaknya catatan Mendagri seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Aceh, bukan malah dibalas dengan perang narasi di ruang publik,” ujarnya.
Nasrul juga menilai strategi “cuci tangan” TAPA justru semakin membuka apa yang ia sebut sebagai borok APBA 2026, yang disusun tanpa mengacu secara konsisten pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030.
“Anggaran seolah disusun tanpa arah pembangunan yang jelas. Ini berbahaya bagi kesinambungan pembangunan Aceh,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Nasrul kembali menegaskan rekomendasi kepada DPRA agar mengusulkan pergantian Sekda Aceh kepada Gubernur Aceh merupakan langkah konstitusional dan rasional demi memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh.
“Sekda seharusnya menjadi perekat, bukan sumber konflik. Jika yang terjadi justru memecah dan mempertontonkan pertarungan internal, maka wajar jika DPRA mengambil langkah politik untuk menyelamatkan pemerintahan Aceh,” pungkasnya.
