Bireuen, Infoaceh.net — Gelombang kritik terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli alias Abang Samalanga kembali menguat.
Kali ini, Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen secara terbuka mendesak Ketua Umum DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk segera melakukan pergantian pucuk pimpinan legislatif Aceh tersebut.
Desakan itu muncul menyusul serangkaian polemik yang dinilai telah memicu kegaduhan publik dan memperkeruh suasana sosial-politik di Aceh.
JASA menilai, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRA.
Ketua JASA Bireuen, Mauliadi, menegaskan, Ketua DPRA seharusnya tampil sebagai figur pemersatu, bukan justru menjadi sumber kontroversi.
Menurutnya, sikap dan pernyataan Zulfadli dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan dan reaksi keras di tengah masyarakat.
“DPRA adalah lembaga terhormat yang membawa mandat rakyat Aceh. Jika pimpinan lembaga ini terus memicu kegaduhan, maka yang dirugikan bukan hanya lembaga, tetapi juga masyarakat Aceh secara luas,” kata Mauliadi kepada wartawan, Ahad (1/2/2026).
Ia menambahkan, kegaduhan yang berulang kali terjadi mencerminkan lemahnya sensitivitas pimpinan DPRA terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat Aceh yang membutuhkan ketenangan, stabilitas dan kepemimpinan yang beretika.
Lebih lanjut, JASA Bireuen meminta Mualem selaku Ketua Umum Partai Aceh untuk segera mengevaluasi kepemimpinan DPRA.
Menurut Mauliadi, langkah tegas diperlukan agar marwah lembaga legislatif tetap terjaga dan tidak semakin tergerus oleh polemik berkepanjangan.
“Pergantian pimpinan bukan soal kepentingan politik, tetapi demi menjaga kehormatan lembaga dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Mauliadi juga menekankan pimpinan DPRA harus memahami kondisi Aceh secara menyeluruh. Ia menegaskan hal itu dalam bahasa Aceh sebagai bentuk penekanan moral dan kultural.
“Seubutoi jih sidroe ketua lembaga DPR harus butoi paham keu kondisi Aceh. Bek pike keu prut droe, tapi pike keu kapentingan rakyat,” ujarnya.
JASA Bireuen turut mengingatkan seluruh pejabat publik di Aceh agar menjaga etika dan tanggung jawab dalam setiap pernyataan di ruang publik.
Menurut mereka, komunikasi yang tidak bijak dapat berdampak luas dan memperkeruh situasi sosial di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRA Zulfadli belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas kritik dan desakan yang disampaikan JASA Bireuen.
