JAKARTA, Infoaceh.net – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Fadhlullah usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan bahwa keberhasilan program nasional ini sangat bergantung pada keberanian dan kecepatan kepala daerah dalam menyesuaikan regulasi, termasuk pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Program ini bukan hanya proyek pusat, tapi juga peluang daerah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat,” ujar Tito di hadapan para kepala daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fad menyatakan Aceh siap bergerak cepat.
“Kita akan segera sinkronkan aturan di daerah. Pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR akan kita dorong agar harga rumah benar-benar terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan hunian layak masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Aceh. Karena itu, momentum program tiga juta rumah harus dimanfaatkan maksimal, baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni.
Tak hanya soal regulasi, Pemerintah Aceh juga akan mendorong percepatan layanan perizinan melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga proses administrasi tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai rakyat terhambat karena prosedur yang berbelit. Prinsipnya sederhana: rumah harus cepat dibangun, dan masyarakat harus mudah mengaksesnya,” tambah Fadhlullah.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, jajaran BPS dan BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Aceh berharap backlog perumahan dapat ditekan secara bertahap, sekaligus membuka akses hunian layak bagi ribuan keluarga berpenghasilan rendah di Tanah Rencong.
