BANDA ACEH, Infoaceh.net – Dinamika birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh kembali mendapat sorotan.
Setelah sempat tersingkir dari posisi strategis, dua pejabat senior, Dr Husnan ST MP dan Dr Munawar A. Jalil SAg MA resmi kembali masuk dalam jajaran eselon II kabinet Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.
Pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Jum’at malam (27/2/2026), dalam suasana khidmat namun sarat tafsir politik.
Kembalinya dua figur ini menjadi sorotan, mengingat sebelumnya keduanya sempat nonaktif dari jabatan strategis di lingkaran pemerintahan.
Dr. Husnan kembali dipercaya oleh Mualem untuk menjabat eselon II, kali ini sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.
Sebelumnya Husnan sempat memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) Aceh. Pada Mei 2025 lalu, Husnan pernah dilantik langsung oleh Mualem sebagai Kepala Bappeda dan dikenal sebagai figur perencana profesional dengan latar belakang teknokratik yang kuat.
Berasal dari Aceh Utara dan memiliki latar kelahiran Takengon, Husnan kerap disebut sebagai “planner” murni yang memahami detail teknokrasi pembangunan. Posisi Bappeda sendiri sangat strategis karena menjadi dapur utama perencanaan visi-misi “Aceh Islami dan Sejahtera” yang diusung Mualem.
Tapi kemudian Husnan dinonaktifkan dan Mualem menunjuk Zulkifli sebagai Plt. Kepala Bappeda Aceh.
Namun, publik bertanya-tanya: mengapa sebelumnya Husnan tersingkir? Apakah murni dinamika evaluasi kinerja, atau bagian dari konsolidasi politik internal?
Kini, dengan pengangkatan kembali di jabatan staf ahli gubernur, Husnan dihadapkan pada tantangan baru. Ia harus membuktikan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan bukan sekadar simbol rekonsiliasi birokrasi, melainkan langkah serius mempercepat pembangunan Aceh.
Munawar: Dari Dinas Dayah ke Badan Kesbangpol
Sementara itu, Dr. Munawar A. Jalil kembali masuk dalam jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama. Ia sebelumnya dikenal sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, sebelum kemudian dicopot oleh Mualem.
Kini Munawar bergeser dan menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
Dalam mutasi terbaru, Munawar kembali dilantik dalam posisi strategis eselon II dan menjadi bagian dari 25 pejabat yang dipercaya memperkuat kabinet Mualem.
Sebagai figur dengan latar belakang keislaman yang kuat, Munawar dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara birokrasi modern dan kekhasan Aceh sebagai daerah dengan keistimewaan syariat Islam.
Kembalinya Husnan dan Munawar memunculkan dua tafsir besar di ruang publik. Di satu sisi, langkah ini bisa dibaca sebagai bentuk kedewasaan kepemimpinan Mualem yang memberi ruang kedua bagi figur berpengalaman.
Profesionalitas dan rekam jejak, dalam narasi resmi, disebut sebagai alasan utama.
Namun di sisi lain, publik tidak bisa menutup mata terhadap dinamika politik di balik mutasi jabatan eselon II. Apakah ini bagian dari konsolidasi kekuatan internal? Ataukah ada pertimbangan loyalitas politik yang lebih dominan dibanding evaluasi kinerja berbasis indikator terukur?
Mutasi pejabat tinggi pratama idealnya berbasis sistem merit yang transparan. Jika pengangkatan kembali hanya berlandaskan kedekatan atau pertimbangan non-teknokratis, maka semangat reformasi birokrasi bisa kembali dipertanyakan.
Kepercayaan memang telah diberikan kembali. Namun di era keterbukaan informasi dan tingginya ekspektasi publik, legitimasi sejati hanya akan lahir dari kinerja nyata.
Kini publik menunggu: apakah kembalinya dua nama lama ini menjadi titik balik penguatan birokrasi Aceh, atau sekadar episode baru dalam siklus mutasi yang sarat kepentingan?
Pelantikan di Anjong Mon Mata memang berlangsung khidmat, tetapi beban yang dipikul tidak ringan. Aceh saat ini menghadapi tantangan serius: rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor, pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang masih tinggi, kualitas pendidikan yang perlu peningkatan, serta kebutuhan percepatan realisasi program-program strategis.
