BANDA ACEH, Infoaceh.net — Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh resmi dibuka di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Muswil menjadi momentum penting bagi ICMI Aceh untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan program kerja untuk periode mendatang.
Dalam forum tersebut, Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Aceh, Dr Taqwaddin Husin, menyatakan kembali mencalonkan diri untuk dipilih sebagai Ketua MPW ICMI Aceh periode ke depan.
“Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini,” kata Taqwaddin dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan jajaran pengurus dan peserta Muswil VIII ICMI Aceh.
Taqwaddin mengatakan, proses pemilihan dalam Musywil merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Karena itu, ia berharap seluruh tahapan dapat berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun dan mengutamakan kepentingan organisasi serta kemajuan Aceh.
Dalam sambutannya, Taqwaddin juga menyampaikan pesan mengenai makna kecendekiawanan.
Menurutnya, seorang cendekiawan Muslim tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual, gelar akademik maupun kemampuan menyampaikan gagasan.
Cendekiawan juga harus memiliki kesantunan, keteladanan dan kemauan untuk bekerja nyata bagi masyarakat. “Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun,” ujarnya.
Ia menegaskan, ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, kecendekiawanan harus diterjemahkan menjadi gagasan yang dapat dilaksanakan dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan daerah.
Taqwaddin berharap para cendekiawan Muslim Aceh dapat mengambil peran dalam mewujudkan Aceh yang mulia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Taqwaddin juga membawa peserta Musywil melihat kembali perjalanan panjang sejarah Aceh. Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara, baik dalam bidang politik, perdagangan maupun perkembangan intelektual Islam.
Menurutnya, kejayaan tersebut harus menjadi inspirasi bagi generasi sekarang untuk membangun Aceh.
Ia juga menyinggung sejarah hubungan antara Aceh dan Belanda. “Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603,” ujarnya.
Taqwaddin kemudian menceritakan pengalaman ketika seorang profesor berkebangsaan Belanda pernah menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh berkaitan dengan sejarah peperangan Belanda terhadap Aceh.
“Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh,” ungkapnya.
Ia mengatakan, sejarah tersebut harus menjadi pelajaran bagi generasi Aceh. Kejayaan masa lalu tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus dijadikan energi untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan Aceh saat ini.
Persoalan ketahanan pangan juga menjadi perhatian Taqwaddin dalam sambutannya. Ia mengangkat kembali lumbung padi sebagai salah satu simbol kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Aceh pada masa lalu.
“Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah,” katanya.
Menurutnya, keberadaan lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki cadangan pangan sendiri sehingga tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Nilai kemandirian tersebut dinilai masih relevan untuk diterapkan dalam pembangunan Aceh saat ini.
Ketahanan pangan, kata Taqwaddin, tidak semata-mata berbicara mengenai pertanian, tetapi juga menyangkut ekonomi masyarakat, kemandirian, kesejahteraan dan martabat daerah.
Karena itu, ICMI Aceh diharapkan mampu memberikan gagasan sekaligus mendorong solusi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan.
ICMI Sempat “Kehilangan Napas”
Dalam sambutannya, Taqwaddin juga mengungkap perjalanan organisasi ICMI Aceh pada periode sebelumnya.
Ia mengatakan, dinamika organisasi yang terjadi saat itu sempat membuat roda organisasi tidak berjalan secara maksimal.
“ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlangsungan organisasi, kata Taqwaddin, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian kemudian menyepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Penunjukan tersebut dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan dan program-program ICMI Aceh dapat dilanjutkan.
Kini, melalui Muswil VIII, Taqwaddin kembali menyatakan kesiapannya untuk dipilih sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.
Namun, ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam ICMI memiliki karakter berbeda dengan kepemimpinan pemerintahan.
“Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya,” kata Taqwaddin.
Menurutnya, kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sementara ICMI sebagai organisasi kemasyarakatan lebih mengandalkan kekuatan gagasan, keteladanan, komunikasi dan kemampuan membangun kerja bersama.
Karena itu, seorang pemimpin ICMI dituntut mampu merangkul berbagai kalangan serta menggerakkan potensi para cendekiawan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Taqwaddin juga mengingatkan agar dinamika pemilihan dalam Musywil tidak menimbulkan perpecahan. Ia berharap seluruh peserta mengedepankan persaudaraan dan kepentingan organisasi.
Musywil, kata dia, harus menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi, bukan justru memperlebar perbedaan.
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga merumuskan agenda strategis organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan Aceh.
Ketahanan pangan, kemandirian ekonomi umat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan kontribusi pemikiran dan kerja nyata dari kalangan cendekiawan.
ICMI diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia intelektual dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan kapasitas akademik dan pengalaman para anggotanya, organisasi tersebut dituntut tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi, tetapi mampu ikut mengawal gagasan hingga menjadi kebijakan dan program yang memberi manfaat.
Muswil VIII akhirnya menjadi momentum bagi ICMI Aceh untuk menegaskan kembali peran tersebut.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan Aceh, cendekiawan diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi ikut menjadi bagian dari solusi.
Sementara itu, pencalonan kembali Taqwaddin dalam Musywil VIII menambah dinamika dalam proses penentuan kepemimpinan ICMI Aceh untuk periode mendatang.
Hasil Musywil nantinya akan menentukan siapa yang dipercaya memimpin MPW ICMI Aceh sekaligus membawa organisasi tersebut menghadapi tantangan baru dan memperkuat kontribusinya bagi pembangunan Aceh.
Yang jelas, pesan yang disampaikan Taqwaddin dalam pembukaan Muswil VIII cukup tegas: kecendekiawanan tidak boleh berhenti pada kecerdasan, tetapi harus diwujudkan melalui kesantunan, keteladanan dan kerja nyata untuk masyarakat.
