JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sufmi Dasco Ahmad mengungkap kabar terbaru, bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.
“Sementara kita nggak usah bahas itu (vaksin) dulu. Karena info terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapet kuota haji,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5) seperti dilansir dari Okezone.
Menurut Dasco, tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini lantaran vaksinasi Covid-19 yang digunakan Indonesia.
Diketahui bahwa vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia belum mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) di WHO sebagaimana yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji 2021.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun meminta agar pemerintah lebih memperhatikan persoalan vaksin ini.
“Ini jadi pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti,” ujarnya.
Saat ditanya lebih detil mengenai penyebab Indonesia tidak mendapatkan kuota, Dasco mengaku belum tahu, karena dirinya baru mendapatkan informasi itu. Kemungkinan hal ini akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR.
“Saya belum tahu, saya baru dapat informasi begitu, mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau yang terkait atau pak Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR Korkesra) yang akan menjelaskan,” pungkas Dasco.
Sementara Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qaumas menegaskan hingga kini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan ibadah Haji 2021. Menag menyebut banyak negara yang tidak melakukan ibadah haji, walaupun telah mendapat kuota.
“Kuota dari mana, tidak ada satu pun di dunia ini yang memiliki misi haji, yang sekarang telah mendapat kuota. Kalau soal kuota, kita tunggu saja, karena kuota haji tergantung pada pemerintah Saudi dan belum mengumumkan itu,” ucap pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu di Gedung DPRI, Senayan, Senin (31/5)
Ketika ditanya mengenai soal keputusan apakah Indonesia akan memberangkatkan haji atau tidak. “Ia kita tunggu satu atau dua hari ini akan ada keputusan,” ucapnya.
Menag pun selalu melapor ke Presiden Jokowi terkait berbagai situasi pelaksanaan ibadah haji, ekspektasi para jamaah, pemerintah Saudi dan harapan DPR RI kepada Kementerian Agama.
“Kalau skenario semua kita sudah siapkan, misalnya untuk perjalanan haji dalam masa pandemi ini harus melalui proses karantina, harus diswab berkali-kali, harus ada pembatasan, misalnya kamar maksimal hanya boleh untuk 2 orang dan sebagainya detail,” ujar Menag.
Selain itu, terkait vaksin, Menag telah menyampaikan hal tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes akan menyediakan vaksin jika nantinya Pemerintah Saudi telah membuka kuota haji untuk seluruh dunia dengan syarat vaksin yang sudah ditentukan Saudi yaitu Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna dan AstraZeneca. (IA)
