INFOACEH.netINFOACEH.netINFOACEH.net
  • Beranda
  • Aceh
  • Nasional
  • Dunia
  • Umum
  • Ulama Aceh
  • Syariah
  • Politik
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Opini
  • Olahraga
  • Hukum
  • Gaya Hidup
Cari Berita
© PT. INFO ACEH NET All Rights Reserved.
Font ResizerAa
Font ResizerAa
INFOACEH.netINFOACEH.net
Cari Berita
  • Beranda
  • Aceh
  • Nasional
  • Luar Negeri
  • Umum
  • Biografi Ulama Aceh
  • Syariah
  • Politik
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Opini
  • Olahraga
  • Hukum
  • Kesehatan & Gaya Hidup
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Umum

Baru 38% Pencairan Dana Desa di Aceh, Pidie Terendah

Last updated: Jumat, 10 April 2020 00:17 WIB
By Redaksi
Share
8 Min Read
SHARE
Anggota DPD RI H Sudirman usai pertemuan dengan Kepala BPKP Perwakilan Aceh.

Banda Aceh — Anggota Komisi IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau akrab disapa Haji Uma mengungkapkan baru 38% dana desa di Aceh triwulan pertama cair atau 2.474 dari 6.497 desa dalam Provinsi Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Haji Uma saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kamis (9/4).

Proyek rehab rumah dinas Ketua DPRA di depan Lapangan Blang Padang Banda Aceh menghabiskan anggaran sebesar Rp4,67 miliar. (Foto: Dok. Infoaceh.net)
Rehab Rumah Dinas Ketua DPRA Rp4,67 Miliar, Setara Bangun Baru

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komite IV DPD RI bersama tim ingin mendengar secara langsung penjelasan dan masukan dari Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, soal penyebab keterlambatan penyaluran dana desa di Provinsi Aceh tahun 2020.Hal ini mengingat peran BPKP selama ini salah satunya mempercepat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

- ADVERTISEMENT -

Dari 38% dana desa triwulan pertama yang sudah masuk ke rekening desa, Kabupaten Pidie menempati urutan terendah yaitu 0,41% atau 3 dari 730 desa yabg sudah melakukan pencairan, kemudian disusul Kabupaten Aceh Timur sebesar 0,58% atau 3 dari 513 desa dan Kota Subulussalam berada di urutan ketiga sebesar 1,22%.

Sementara realisasi tertinggi pencairan dana desa ditempati Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 98,59% atau 210 dari 213 desa.

- ADVERTISEMENT -
Cahaya Kalam dari Ujung Barat Nusantara: Sabang Ingin Jadi Tuan Rumah MTQ Aceh 2027

IMG-20200410-WA0004

“Keterlambatan pencairan dana desa dapat terjadi karena terlambatnya dikeluarkan peraturan pemerintah kabupaten/kota dan keterlambatan musyawarah desa,” ungkap Haji Uma.

Ia menambahkan, terlambatnya pencairan dana desa juga dapat disebabkan oleh keterbatasan tanaga ahli dalam menyusun rencana anggaran biaya sebagai dasar penyusunan APBDes dan kebiasaan buruk aparatur desa menunda penginputan dalam aplikasi Siskeudes.

Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah pada Deklarasi dan Komitmen Bersama Penanggulangan Narkoba di Kampung Bebas dari Narkoba, Desa Rima Jeuneu, Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (15/10). (Foto: Ist)
Polda Aceh Bentuk dan Bina 94 Kampung Bebas dari Narkoba di Seluruh Kabupaten/Kota

“Kita sangat mengharapkan kerja sama semua pihak yang terlibat untuk meminimalisir permasalahan pencairan dana desa dan tata kelola dana desa dengan tidak saling menyalahkan,” tegas Haji Uma.

- ADVERTISEMENT -

Kepada Kepala BPKP Aceh, Haji Uma juga menyampaikan sejumlah keluhan kepala desa di Aceh yang mengaku khawatir soal tidak adanyan acuan hukum yang jelas soal realokasi dana desa untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid – 19).

Para kepala desa mengaku kebingungan untuk menindaklanjuti kebijakan Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Kebijakan Kementerian Desa tersebut menurutanya belum sinkron dengan peraturan Mendagri dan Menteri Keuangan.

Dirinya mencontohkan, seperti penggunaan dana desa untuk pembangunan sudah jelas pajaknya, namun kalau untuk penanganan Covid-19 semisal untuk beli beras dan beli masker serta disinfektan bagaimana pajaknya, ini yang menjadi keluhan para kepala desa di Aceh.

Bahkan ada desa di Aceh Utara yang sudah ‘jor-joran’ menggunakan dana desa untuk beli beras dan masker untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Sementara sejauh ini kasus wabah Corona belum begitu signifikan di Aceh, dibandingkan dengan Pulau Jawa.

“Kita tidak tahu ke depan seperti apa kalau anggarannya dihabiskan sekarang. Tapi kita berdoa agar Aceh dijauhkan dari wabah Covid-19, maka bijaklah dalam penggunaan dana desa,” pesan Haji Uma.

Terkait persoalan pajak, ada juga kesadaran kepala desa yang memang menyisihkannya, namun ada juga yang tidak paham sama sekali karena belum ada panduan untuk itu. “Kita memang sedang konsen terhadap pemantauan pencairan dana desa triwulan pertama tahun 2020. Serta pemantauan dana desa untuk penanganan Covid-19. Kita harap regulasi soal realokasi dana desa untuk penanganan covid 19 juga harus jelas, jangan sampai nanti ada kepala desa yang berhadapan dengan hukum,” terangnya.

Disamping itu, pihaknya juga ingin agar dana dana yang digelontorkan pusat bisa mendongkrak kemakmuran masyarakat dan memajukan daerah. Maka itulah, dirinya mengingatkan penggunaannya harus tepat sasaran.

“Maka itu kami lakukan pengawaan pelaksanaan UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” kata Haji Uma.

Haji Uma juga berharap BPKP Perwakilan Aceh bisa terus mengingatkan para kepala daerah di Aceh agar tidak selalu terlambat dalam menerbitkan peraturan tentang alokasi dan prioritas dan penggunaan dana desa. Karena dampaknya berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa.

Pihaknya juga berharap ke depan tidak ada lagi saling menyalahkan antara pemerintah dan desa. “Selama ini pemerintah menyalahkan desa terlambat membuat pertanggungjawaban dan desa menyalahkan pemerintah terlambat mengeluarkan regulasi,” demikian Haji Uma.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya menyampaikan, perlu dukungan dan kerja sama yang baik dalam membangun sebuah daerah.

“Kalau uang macet maka kehidupan-kan tidak normal, mengapa ini terjadi karena tidak ada tata kelola yang baik,” terangnya.

Pihaknya selalu mengingatkan agar adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah dengan membangun sistem pengendalian, kalau itu tidak ada maka apapun yang mau dibuat tidak bisa. Menurutnya, jiwa pengendalian inilah masih sangat rendah di Aceh. Maka BPKP mendorong sistem ini bekerja.

“Alat kendali sering diabaikan tidak begitu menjadi perhatian,” ujar putra asli Aceh Selatan yang baru dua bulan bertugas di Aceh ini.

Terkait dengan dana desa, kata Indra, menurut data per 3 April 2020, sebanyak 2.474 desa dari 6.497 desa di Aceh atau 38,08 persen sudah menerima alokasi dana desa triwulan pertama tahun 2020.

Persentasenya secara nasional juga memamg masih kecil bahkan menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Dijelaskan, penyebab keterlambatan penyaluran dana desa ini disebabkan keterlambatan penetapan APBDes. Adapun penyebab keterlambatan penetapan tersebut karena peraturan kepala daerah tentang alokasi dan prioritas penggunaan dana desa terlambat diterbitkan.

Kemudian, juga disebabkan keterlambatan penyelenggaraan musyawarah desa, serta keterlambatan tenaga ahli penyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagai dasar penyusunan APBDesa.

“Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi keterlambatan adalah aparatur desa masih sibuk melakulan pertanggungjawaban dana desa tahun 2019, karena kebiasaan jelek menunda nunda pengimputan dalam aplikasi Siskeudes,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, ada beberapa permasalahan dalam tata kelola keuangan desa, yaitu pencairan dana desa dilakulan sekaligus dan tanpa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hasil aplikasi Siskeudes.

Selain itu belum ada kontrol pemerintah daerah tentang pencairan yang dilakukan sekaligus. Selama ini kepala desa bermain single fighter tanpa melibatkan perangkat lainnya.

Ada juga kebiasaan mengalihkan sisa dana tanggal 31 Desember ke rekening lain. Selain itu kewajiban perpajakan juga sering ditunda pembayarannya. Persoalan lainnya, pengimputan Buku Kas Umum (BKU) juga tidak dilakukan tiap bulan.

“Optimalisasi peran pendamping juga masih kurang, bahkan menambahkan persoalan baru,” ungkap Indra.

Berikutnya, penyertaan modal BUMDes belum disertai analisis bisnis yang memadai dan program padat karya tunai desa belum mencapai 100 persen. (HS)

Previous Article Haji Uma Silaturahmi dengan Aminullah Usman
Next Article Plt Gubernur Aceh Ikut Rakornas Covid-19 Melalui Video Conference

Paling Dikomentari

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad saat melepas pelari bercelana pendek di event olahraga FKIJK Aceh Run 2025 yang digelar di lapangan Blang Padang Banda Aceh, Ahad pagi (11/5). (Foto: Dok. Infoaceh.net)
Olahraga

Tanpa Peduli Melanggar Syariat, Wagub Fadhlullah Lepas Pelari Bercelana Pendek di FKIJK Aceh Run

Sabtu, 11 Oktober 2025
Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil
Aceh

Komisi III DPR RI Minta Polisi Tangkap Gubsu Bobby Terkait Razia Mobil Plat Aceh

Minggu, 28 September 2025
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Ekonomi

Negara Diam, UMKM Digasak Shopee-Tokopedia-TikTok

Jumat, 25 Juli 2025
Fenomena penggunaan jasa joki akademik di kalangan dosen untuk meraih gelar profesor mulai menjadi sorotan di Aceh. (Foto: Ilustrasi)
Pendidikan

Fenomena Joki Profesor di Aceh: Ancaman Serius bagi Marwah Akademik

Jumat, 12 September 2025
Peneliti Sejarah Aceh, Dr Hilmy Bakar Almascaty
Aceh

Pernyataan KASAD Maruli Simanjuntak Soal Tanah Blang Padang Dinilai Panaskan Situasi Aceh

Minggu, 6 Juli 2025
FacebookLike
XFollow
PinterestPin
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
TelegramFollow
WhatsAppFollow
ThreadsFollow
BlueskyFollow
RSS FeedFollow
IKLAN DPRK SABANG
IKLAN WALIKOTA SABANG
IKLAN BANK ACEH ABU PAYA PASI
IKLAN BANK ACEH SEKDA
IKLAN BANK ACEH KAPOLDA BARU
IKLAN DPRK SBG 2 TAYANG
IKLAN DPRK SBG 1
IKLAN DPRK SBG 3
IKLAN DPRK SBG 4
IKLAN BANK ACEH HUT TNI

Berita Lainnya

Sekda Aceh M Nasir Syamaun didampingi Asisten Administrasi Umum Muhammad Diwarsyah, Kepala BPKA Reza Saputra, Kepala ESDM Aceh Taufik penandatanganan kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto secara zoom meeting, ruang rapat Sekda Aceh, Rabu (15/10). (Foto: Ist)
Umum

Pemerintah Aceh Teken Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

Rabu, 15 Oktober 2025
Umum

1.149 PPPK Pemko Banda Aceh Terima SK Pengangkatan

Rabu, 15 Oktober 2025
Umum

Jalan Meureudu–Geumpang, Perkuat Konektivitas Antarwilayah Aceh

Rabu, 15 Oktober 2025
Umum

Ketua MPR RI Kuliah Umum di USK: Aceh Jadi Contoh Perdamaian dan Persatuan

Rabu, 15 Oktober 2025
Dansat Brimob Polda Aceh, Kombes Pol Zuhdi Batubara dan Danden Gegana Kompol Akmal menggelar silaturahmi pagi bersama para wartawan di Warung Pak Rasyid, depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (15/10). (Foto: Ist)
Umum

Jelang HUT ke-80, Dansat Brimob Polda Aceh Silaturahmi Pagi dengan Wartawan

Rabu, 15 Oktober 2025
Detasemen Gegana Satbrimob Polda Aceh mengamankan sebuah proyektil yang diduga mortir di kebun warga Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Rabu (15/10). (Foto: Ist)
Umum

Warga Temukan Benda Diduga Mortir di Pidie, Gegana Brimob Turun ke Lokasi

Rabu, 15 Oktober 2025
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama rombongan melakukan kunjungan ke salah satu pusat peternakan telur terbesar di Provinsi Henan, Tiongkok, Selasa (14/10). (Foto: Ist)
Umum

Mualem Belajar dari China Bangun Peternakan Telur Terpadu di Aceh

Rabu, 15 Oktober 2025
Universitas Syiah Kuala menjadi tuan rumah program internasional “Healthy Paths 2025”, yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (14/10)
Umum

USK Tuan Rumah Program Internasional Healthy Paths 2025: Kolaborasi Tiga Benua Bahas Kesehatan Global

Selasa, 14 Oktober 2025
TAMPILKAN LAINNYA
INFOACEH.netINFOACEH.net
Follow US
© 2025 PT. INFO ACEH NET. All Right Reserved.
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
 

Memuat Komentar...
 

    login
    Welcome to Foxiz
    Username atau Email Address
    Password

    Lupa password?