BANDA ACEH — Mencuatnya berbagai isu potensi pelanggaran aturan hingga indikasi korupsi di Pemerintahan Aceh pada masa kemimpinan Nova Iriansyah menjadi catatan penting terhadap stabilitas perpolitikan di Aceh.
Hal ini pula yang mengundang kehadiran KPK ke bumi Serambi Mekkah untuk menyelidiki potensi korupsi yang kian meresahkan.
“Kondisi perpolitikan dan pembangunan Aceh yang kini semakin suram dengan tata kelola pemerintahan yang bermasalah tentunya sangat memilukan. Di sinilah sikap tegas DPRA sebagai presentatif rakyat Aceh di parlemen sangat diharapkan, dan sikap itu tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap nasib rakyat ke depan,” ungkap Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi, Jum’at (20/8).
Menurut Heri, sejak awal Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh juga telah membongkar sejumlah kebijakan anggaran yang berpotensi melanggar aturan, termasuk tentang penggunaan anggaran Covid-19 yang digunakan untuk kebutuhan aparatur daerah, bukan untuk masyarakat yang kini tengah menghadapi pendemi.
“Bayangkan saja dari Rp 2,4 triliun anggaran refocusing penanganan covid-19 pada tahun 2020, hanya Rp 600 miliar yang benar-benar digunakan untuk penanganan covid-19. Sungguh sangat disayangkan, di tengah-tengah masyarakat Aceh yang dihadapkan dengan berbagai kesulitan di masa pandemi, justru saat itu pula penyalahgunaan anggaran dilakukan, tentunya kebijakan Pemerintah Aceh seperti ini tidak bisa dimaafkan,” ujarnya.
Pun demikian, kata Heri, saat ini harapan rakyat tentang kenakalan-kenakalan pemerintah dalam pengelolaan anggaran akan diwakilkan sikapnya oleh para wakil rakyat melalui fraksi-fraksi yang ada di parlemen.
“Untuk itu, kita mendesak setiap fraksi di DPRA untuk menolak pertanggungjawaban Gubernur Aceh dalam pelaksanaan APBA 2020,” tegas Heri.
Masyarakat Aceh, lanjut Heri, akan mencatat setiap fraksi dan partai yang menyerahkan harga dirinya kepada eksekutif dengan mengabaikan kondisi dilema yang kini tengah dihadapi rakyat akhibat kebrobokan pengelolaan pemerintahan.
“Fraksi yang dengan sengaja menerima pertanggungjawaban gubernur karena deal tertentu dengan mengabaikan kondisi real rakyat Aceh saat ini, akan menoreh catatan hitam sebagai pengkhianat rakyat. Untuk itu, kita berharap wakil rakyat kita tetap mengedepankan akal sehat bukan kepentingan pribadi belaka dalam pandangan fraksi nantinya,” ucapnya.
DPRA, kata Heri, seharusnya bukan hanya menolak pertanggungjawaban gubernur, namun juga melanjutkan hak angket yang tertunda, serta melanjutkan kepada tahapan pemakzulan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
“Kita mendesak semua fraksi dan anggota DPRA untuk konsisten membela rakyat, melanjutkan hak angket hingga tuntas sebagai bukti nyata bahwa DPRA sedang tidak bersandiwara di hadapan rakyatnya,” tambahnya.
MPA secara tegas mendesak Fraksi PPP, Fraksi PKB/PDA dan Fraksi Demokrat untuk menyetujui kelanjutan hak angket, begitupun dengan anggota DPRA dari fraksi-fraksi yang telah menyetujui diharapkan istiqamah dan tidak masuk angin.
“Rakyat akan lihat fraksi dan anggota DPRA mana saja yang memilih membela rakyat dan melanjutkan hak angket dan fraksi mana yang justru mengabaikan rakyat hanya karena kepentingan politik sesaatnya. Jangan sampai wakil rakyat dibeli dengan harga murah,” pungkasnya. (IA)
