BANDA ACEH — Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat miskin calon penerima rumah duafa. Permohonan maaf yang disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh tersebut terkait batalnya pembangunan rumah duafa karena DPR Aceh tidak menyetujui Perubahan APBA 2021.
Menurut Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA, selain anggaran untuk rumah duafa, anggaran insentif mukim, camat dan tenaga kesehatan (Nakes) juga tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya APBA-P 2021.
Menyikapi pemberitaan tersebut, Anggota DPRA dari Fraksi PNA yang juga Ketua Komisi V, M Rizal Falevi Kirani ikut memberikan tanggapannya.
Menurut Falevi, permintaan maaf Gubernur Nova soal batalnya pembangunan rumah duafa karena tidak ada APBA Perubahan hanyalah sandiwara belaka. Nova pura-pura minta maaf, seolah – olah dia sangat peduli pada nasib rakyat miskin.
Faktanya hampir 4 tahun ia berkhianat pada masyarakat calon penerima bantuan rumah duafa. Tiap tahun ada saja pencoretan atau pembatalan rumah duafa. Selain itu usulan pembangunan rumah duafa juga tidak pernah sesuai dengan target RPJM Aceh, yaitu sebanyak 6.000 unit pertahun.
Tahun 2018 misalnya, dari 4.200 unit rumah duafa yang telah dianggarkan dalam APBA, semuanya dibatalkan oleh Plt Gubernur Nova. Dengan tidak menerbitkan Pergub Hibah setelah Irwandi ditangkap KPK. Sementara tahun 2019 dari 5.987 unit yang dianggarkan dalam APBA, hanya 4.076 unit yang dibangun. Artinya ada 1.800 unit lebih yang juga dibatalkan pembangunannya.
Pada tahun 2020 hanya dibangun 4.040 unit dari seharusnya 6.000 unit. Yang paling parah tentu saja pada tahun 2021.
Tak satu unit pun rumah duafa dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dalam APBA. Semuanya dicoret, digantikan dengan proyek siluman yang bernama “Apendix”. Kalaupun ada 780 unit yang sudah dan sedang dibangun oleh Dinas Perkim, itu semua usulan Pokir DPRA. Itu belum termasuk 1.100 unit rumah duafa di Baitul Mal Aceh yang tiga tahun berturut-turut dibatalkan.
“Fakta tersebut jelas – jelas menunjukkan bahwa Gubernur Nova adalah pengkhianat bagi kaum duafa Aceh. Karena pembangunan 30.000 unit rumah duafa selama 5 tahun merupakan janji kampanye Irwandi – Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022,” ungkap Falevi Kirani.
Artinya, setiap tahun Pemerintah Aceh berkewajiban membangun 6.000 unit rumah duafa. Namun itu tak pernah diwujudkan dalam arah kebijakan anggaran tahunan APBA. Malah ia lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain yang nilainya ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Padahal bukan program prioritas dalam RPJMA.
“Jadi kalau sekarang Gubernur Nova minta maaf, jelas itu hanya upaya cuci tangan dari dosa-dosa politiknya kepada masyarakat miskin. Juga bentuk buang badan atas tanggung jawab moralnya untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada rakyat. Gubernur Nova juga memanfaatkan momentum tidak adanya APBA-P untuk membenturkan masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa dengan DPRA. Seolah-olah DPRA-lah yang telah membuat hak-hak kaum dhuafa tersebut tidak tertunaikan. Jangan karena dosa politik kepada rakyat sudah menumpuk, lantas menyeret DPRA jadi kambing hitam atas kegagalan Gubernur Nova.”
“Saya pribadi meragukan jika Gubernur Nova benar-benar meminta maaf kepada masyarakat calon penerima bantuan rumah duafa. Karena sebelumnya sudah bertahun-tahun melakukan kebijakan mencoret atau membatalkan rumah dhuafa, ia tak pernah minta maaf.
Begitu juga dengan berbagai janji dan kebijakan yang tidak pro rakyat yang telah dilakukannya, tak pernah kita baca Nova minta maaf. Gubernur Nova ini bukan tipikal pemimpin yang suka minta maaf pada rakyatnya. Saya curiga jangan-jangan permintaan maaf ini hanyalah improvisasi pribadi dari Jubir MTA dengan mencatut nama Gubernur Nova. Demi kepentingan propaganda mendiskreditkan lembaga DPRA dihadapan rakyat. Kalau ini yang terjadi sungguh sangat disayangkan,” sebutnya.
Padahal, jika Gubernur Nova komit pada janji kampanye dan target RPJMA terkait program pembangunan rumah duafa, harusnya ia sendiri yang pasang badan agar pembangunan 6.000 rumah duafa selalu masuk dalam APBA tiap tahunnya. Agar tidak ada pihak-pihak yang berani mengganggu eksistensi program tersebut.
“Ini yang terjadi malah ia sendiri yang mencoretnya. Jadi, berhentilah bersandiwara wahai Gubernur Nova,” pungkasnya. (IA)
