Presiden Komunitas Melayu Aceh Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman
Banda Aceh — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak melupakan nasib ribuan masyarakat Aceh yang saat ini tengah berada di Malaysia
Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana saat ini sedang tidak menentu sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown (karantina wilayah) .
“Kita meminta agar Pemerintah Aceh memperhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia, jangan lupakan kondisi mereka yang sedang tidak menentu sekarang,” ujar Dahlan Jamaluddin, Rabu (15/4).
Ketua DPR Aceh ini mengaku pihaknya sudah menerima laporan dari tokoh Aceh di Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman dan beberapa orangtua masyarakat Aceh di sana.
“Ini harus kita perhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” tegas Dahlan Jamaluddin.
Seperti diketahui, kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang merantau di Malaysia saat ini sedang dalam kondisi sulit terkait dengan permberlakuan lockdown untuk pencegahan Coronavirus Disease 2019 di negeri jiran itu.
Karenanya, Komunitas Melayu Aceh Malaysia (KMAM) yang dibentuk sebagai wadah silaturrahmi sekaligus menjadi platform masyarakat Aceh di Malaysia melakukan berbagai kegiatan sosial dan kerja-kerja kemanusiaan membantu masyarakat Aceh di Malaysia.
Presiden Komunitas Melayu Aceh Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman dalam keterangannya Rabu (15/4) mengatakan, KMAM sangat prihatin dengan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh masyarakat Aceh baik yang berada di Malaysia ataupun di Indonesia.
“Kami mendukung penuh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran wabah ini secara meluas. Pada masa yang sama pihak KMAM juga sadar dengan dampak PKP ini kepada masyarakat Aceh yang bekerja di Malaysia terutama sekali yang bekerja di sektor informal ataupun bekerja secara harian,” ujar Datuk Haji Mansyur bin Usman.
PKP menyebabkan mereka tidak dapat bekerja untuk sementara waktu sehingga mereka kehilangan pendapatan dan akibatnya tidak dapat membeli sembako.
Karenanya, pihak KMAM segera terpanggil untuk mengulurkan tangan membantu masyarakat Aceh yang menghadapi masalah tidak mampu membeli sembako.
Mulanya, KMAM berencana untuk mengumpulkan donasi baik uang atau barang makanan melalui satu program yang dinamakan “Tabung Kemanusiaan Covid-19 KMAM”.
Semua donasi akan dikumpulkan di sekretariat KMAM sebelum didistribusikan ke beberapa lokasi di sekitar Lembah Klang dan beberapa negara bagian lain di Malaysia.
Akan tetapi, mengingat terbatasnya ruang gerak selama PKP ini, maka pengumpulan dana dan barang makanan pun dilakukan di beberapa kawasan di sana seperti Klang, Sungai Buloh, Gombak, Kajang, Datuk Keramat, atau di negara bagian lain seperti Pulau Pinang dan Johor.
Uang yang terkumpul segera dibelikan sembako. Sembako ini kemudian dijadikan paket-paket kecil untuk didistribusikan kepada orang yang memerlukan.
Sumber dana untuk kegiatan ini merupakan swadaya pengusaha dan masyarakat Aceh di Malaysia. Kegiatan pengumpulan dana dan distribusi sembako ini pula, semuanya dilakukan oleh para relawan KMAM.
Dikatakan Datuk Mansyur, KMAM sangat berterima kasih kepada semua donatur dan relawan yang sudah membantu dan bergerak sejak PKP dimulai pada 18 Maret 2020.
Di sisi lain, KMAM juga menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih sangat kecil dan masih banyak lagi masyarakat Aceh yang belum terbantu selama ini.
“Karenanya, kami meminta maaf jika ada kawasan-kawasan yang belum dapat disalurkan bantuan sembako karena keterbatasan dana yang KMAM miliki,” katanya.
Ditambahkan, jika melihat keadaan di Malaysia sekarang ini, ada kemungkinan PKP diperpanjang lagi setelah sebelumnya diperpanjang sampai 28 April 2020.
Kalau PKP diperpanjang lagi sampai dengan Hari Raya Idulfitri 1441 H, sudah pasti biaya yang diperlukan untuk terus menyediakan bantuan sembako ini juga semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi para donatur dan relawan yang selama ini berswadaya memberikan bantuan.
“Untuk itu, KMAM sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Indonesia secara umum dan Pemerintah Aceh secara khusus terhadap kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarat kita di perantauan,” kata Datuk Haji Mansyur.
Secara khusus, KMAM mengharapkan Pemerintah Aceh agar bersedia mengulurkan bantuan kepada rakyat Aceh di Malaysia baik melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur atau KMAM ataupun saluran lain yang dipercaya oleh Pemerintah Aceh.
Pemerintah Aceh perlu segera mengambil langkah yang luar biasa dalam rangka menghadapi situasi darurat kemanusiaan yang luar biasa ini.
Selain menyediakan bantuan untuk rakyat Aceh di Aceh, kali ini Pemerintah Aceh juga harus menyediakan bantuan kepada rakyat Aceh yang sedang berada di Malaysia.
Apalagi selama ini rakyat Aceh yang bekerja di sana, bisa dikatakan, secara tidak langsung merupakan pahlawan devisa yang ikut membantu menghidupkan kegiatan perekonomian di Aceh.
Bantuan yang diberikan ini paling tidak akan membuat masyarakat Aceh yang sedang di sana dapat bertahan hidup, sampai PKP berakhir, sehingga mereka tidak berbondong-bondong pulang ke Aceh dalam situasi darurat ini, yang secara otomatis akan menambah beban Pemerintah Aceh dalam mengatasi pandemi COVID-19 di daerah kita.
“KMAM sekali lagi mengharapkan agar Pemerintah Aceh dapat segera mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat Aceh di Malaysia. Atas perhatian, pertimbangan dan bantuan yang diberikan, KMAM mengucapkan jutaan terima kasih,” sebut Datuk Haji Mansyur bin Usman.
Komunitas Melayu Aceh Malaysia merupakan persatuan masyarakat Aceh di Malaysia. Mayoritas anggotanya adalah para pengusaha keturunan Aceh baik yang sudah menjadi warganegara Malaysia ataupun masih warga negara Indonesia.
KMAM dibentuk sebagai wadah silaturrahmi sekaligus menjadi platform masyarakat Aceh di Malaysia melakukan berbagai kegiatan sosial dan kerja-kerja kemanusiaan. [*]
