BANDA ACEH — Sedikitnya 2.000 hektare hutan di Aceh mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang emas ilegal (illegal mining).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendesak Pemerintah dan polisi memberantas tambang emas ilegal.
“2.000 hektare itu terjadi dalam periode 5 tahun dan tidak mustahil angka ini terus meningkat seiring dengan lemahnya penegakan hukum untuk menghentikan laju kerusakan,” ukar Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (12/11).
Dia mengatakan kegiatan penambangan emas ilegal terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Selatan.
Menurutnya, ada dua pola yang dipakai penambang ilegal untuk memperoleh emas.
Muhammad Nur mengatakan penambangan ilegal di pegunungan dilakukan dengan membuat lubang secara vertikal dan horizontal.
Sementara itu, penambangan di kawasan sungai dilakukan dengan mengeruk pasir atau bebatuan memakai alat berat.
“Kehadiran pertambangan emas ilegal berdampak serius terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan kerusakan kawasan hutan,” terangnya.
“Sampai akhir penghujung 2021, kegiatan pertambangan emas ilegal belum bisa dihentikan secara permanen, justru ekspansi kegiatan ilegal tersebut semakin luas dengan terbentuk lubang dan lokasi baru,” terang Muhammad Nur.
Disebutkannya, kerusakan hutan menjadi salah satu pemicu banjir bandang, longsor, krisis air bersih, rusak badan sungai, dan konflik satwa dengan manusia.
Dia meminta pemerintah serius menyelesaikan persoalan tersebut.
“Harus ada upaya serius dari lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan pertambangan emas ilegal di Aceh.
Penegakan hukum dan perbaikan tata kelola harus dilakukan sinergis, sehingga tidak terjadi persoalan baru di lapangan. Karena juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, sosial-budaya, dan kepentingan ekologi,” pungkasnya. (IA)
