BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) tahun ini berhasil meraih penghargaan nasional sebagai Provinsi Terbaik kategori tim sinergi provinsi terbaik dalam implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada tahun 2021.
Penghargaan tersebut diumumkan oleh Perpustakaan Nasional RI dalam kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (2/12).
Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Dr Edi Yandra SSTP MSP mengaku bangga terhadap capaian dari tim sinergi Provinsi Aceh yang diketuai oleh Mustika Hayati, selaku Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang telah mampu mengharumkan Provinsi Aceh di tingkat nasional dalam hal implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada tahun 2021.
“Alhamdulillah, ini hasil yang sangat membanggakan. Dimana selama ini sebagai wujud komitmen kita yang telah membina beberapa Perpustakaan kabupaten/kota dan Perpustakaan Desa/Gampong untuk replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” kata Edi Yandra dalam keterangannya, Kamis (2/12).
Saat ini, kata Edi Provinsi Aceh melalui DPKA telah menerapkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di 8 kabupaten yang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Timur dan Gayo Lues serta 81 Perpustakaan Desa.
“Adapun Replikasi Pemerintah Aceh hingga saat ini berjumlah 40 perpustakaan desa. Sedangkan Perpustakaan Nasional RI telah memfasilitasi 41 perpustakaan desa di 8 kabupaten tersebut hingga perpustakaan tersebut telah berhasil memproduksi aneka makanan olahan hingga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat,”kata Edi.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa program ini merupakan Program Nasional Prioritas 1 RPJMN 2020- 2024 yang salah satu tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat desa.
“Pelayanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan DPKA, Mustika Hayati SSos MM menjelaskan, selama ini DPKA telah membina dan melakukan pendampingan serta memonitoring program transformasi di 8 Kabupaten dan Desa yang menjadi target program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada tahun 2021.
“Untuk tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seperti perpustakaan Lam Ujong, Aceh Besar yang berhasil memproduksi beberapa olahan makanan kerupuk dan bambu masak, Perpustakaan Nagan Raya yang berhasil memproduksi keripik pisang, lalu salah satu Perpustakaan Gampong di Aceh Tengah dengan berbagai produk UMKM berbentuk minuman dan perpustakaan Gampong di Aceh Tenggara yang berhasil memproduksi sabun,” kata Mustika.
Untuk mendukung program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Aceh, tim sinergi Aceh telah menyusun regulasi diantaranya, Peraturan Gubernur Aceh, Instruksi Gubernur Aceh dan Draft Qanun Penyelenggaraan Perpustakaan.
“Saat ini Tim Sinergi sedang membangun jejaring dengan stakeholder terkait baik dari pemerintah maupun swasta yang diketui oleh Mustika Hayati Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan DPKA yang beranggotakan unsur dari Bappeda Aceh, DPMG Aceh, Diskominsa Aceh, Disperindag Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, dan Pegiat Literasi,” kata Mustika.
Selain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, beberapa Kabupaten dan perpustakaan desa juga berhasil meraih penghargaan terbaik diantaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gayo Lues.
Sementara Perpustakaan Desa yang mendapat penghargaan yaitu perpustakaan Ulon Tanoh Kabupaten Gayo Lues, Perpustakaan Desa Lambirah, Krung Lamkareung dan Lambirah, Aceh Besar. (IA)
