Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, SH
Banda Aceh —- Semua kepala daerah di Aceh mulai Gubernur, Bupati/Wali Kota didesak untuk mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada warung kopi, rumah makan dan kafe.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH mengungkapkan dalam kondisi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) seperti saat ini, keberadaan warung kopi, rumah makan dan kafe dinilai berpotensi menjadi tempat penyebaran virus dari peralatan makan/minum yang silih berganti. Walaupun telah dicuci, tetapi tak menjamin kehygienisannya.
Hal itu mengingat keberadaan warung kopi menjadi tempat paling favorit bagi warga Aceh untuk mengadakan pertemuan. Hampir semua janji dengan teman atau mitra bisnis dilakukan di warung kopi.
Itulah yang menyebabkan di Aceh berjamur warung kopi, hingga Aceh berjuluk ‘Daerah Sejuta Warkop’. Semua warkop terisi, bahkan ada yang penuh sesak, termasuk di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Dalam warkop terjadi pergantian pemakaian peralatan minum yang sangat tinggi. Ini tentu saja sangat tidak baik dalam konteks pemutusan mata rantai Covid-19. Karenanya semua warkop di Aceh harus ditertibkan sebelum menjadi pusat masalah,” kata Safaruddin SH, dalam keterangannya, Rabu (29/4).
“Kami mendesak pemerintah daerah di Aceh, baik Plt Gubernur maupun para bupati/wali kota, untuk menyertifikasi halal pada LPPOM MPU semua warung kopi, cafe dan rumah makan di Aceh sehingga sesuai dengan amanah Qanun Aceh 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal,” ujar Safaruddin yang juga Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Wilayah Aceh.
Safaruddin meminta agar pemerintah menutup sementara warung kopi dan rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Pemerintah khususnya Dinas Syariat Islam Aceh diminta untuk menyosialisasikan pentingnya usaha makanan/minuman memiliki sertifikat halal.
“Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal harus dijalankan oleh Pemerintah Aceh. Ini persoalan mendasar. Kalau yang dimakan orang Aceh saja tidak terjamin halal, maka akan terbentuk generasi penerus yang keras hati, tungang, dan klo prip. Makanan yang diasup oleh masusia adalah sesuatu yang sangat substansial, harus dijamin halal baik zat maupun prosesnya,” ungkap Safaruddin.
Dia menambahkan, dalam Qanun Nomor 8/2016 itu disebutkan pemilik usaha makanan dan minuman yang memasarkan barang yang belum bersertifikat halal dapat dihukum cambuk di depan umum.
“Jadi, cambuk itu bukan hanya untuk pelanggar khalwat, maisir dan judi saja. Pemilik warkop, café dan rumah makan yang tak mau mengurus sertifikat halal juga bisa kena. Makanya Dinas Syariat Aceh jangan diam saja dalam urusan ini,” saran Safaruddin.
Ditambahkannya, metode pencucian gelas/piring dalam warung kopi selama ini masih belum memenuhi standar halal, dan ini adalah berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit menular karena tidak sesuai standar kesehatan.
“Lihatkan gelas/piring hanya dikocok-kocok dengan air dalam ember yang sama, tanpa dibilas dengan air suci yang mengalir. Bekas kotoran dalam piring dan gelas, mungkin juga ada ludah, menyatu dalam ember. Lalu dalam gelas itu disaji minuman untuk tamu lainnya lagi. Cobalah undang petugas dari LPPOM MPU Aceh, mereka pasti mengatakan yang semacam ini adalah di bawah standar halal,” terang Safaruddin.
Safaruddin mengancam akan menggugat para kepala daerah jika Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tidak dijalankan di Aceh.
“Jangan main-main, regulasi yang sudah ada itu wajib ditegakkan. Kalau pemerintah tetap membangkang, bisa jadi kami akan menggugat mereka ke meja hijau,” pungkas Safaruddin. (m)
