BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi kehadiran ulama Aceh sebagai mitra kritis Pemerintah Aceh, dalam menyusun dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan di Bumi Serambi Mekah, baik di bidang pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun di bidang-bidang lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Nova dalam sambutannya, saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) Ulama Aceh Tahun 2022 dengan tema “Melalui Musyawarah Besar Ulama Kita Perkuat Komitmen Pelaksanaan Syariah Islam Menuju Aceh Bermartabat” di aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, komplek Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin (7/3) malam.
“Selama ini, para ulama Aceh telah membangun kerja sama dengan umara sebagai mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, menurut kami pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan.”
Gubernur menambahkan, dalam konteks masyarakat Aceh, keharmonisan dan kebersamaan ulama dan umara akan menjamin keberlangsungan pembangunan masyarakat berdasarkan Syariat Islam, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang di Aceh, sambung Gubernur, peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius. Dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak.
“Sungguh kami merasa sangat berbahagia, sekaligus merasa bangga dapat berkumpul di tengah-tengah para abu, abon, waled dan seluruh para alim ulama. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ulama Aceh, yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi tidak ternilai, terhadap berbagai program pembangunan di Aceh,” kata gubernur.
Ditambahkannya, tantangan ulama ke depan adalah mempersiapkan dan mendidik generasi muslim yang siap mengemban risalah Islam, sebagai sebuah konsep dalam pikiran, keyakinan yang meresap di dalam hati, disertai pengabdian yang tulus kepada Allah.
Gubernur menegaskan, kehadiran ulama dalam pembangunan sangat dibutuhkan, sebab ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan membimbing umat.
“Dalam dunia se-modern apa pun, peran ulama tidak akan pernah tergantikan. Itu sebabnya, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama secara tegas menempatkan posisi ulama pada kedudukan yang sangat terhormat,” kata Nova.
Sebagaimana diketahui, Qanun nomor 2 tahun 2019 menegaskan bahwa sebagai wadah berhimpunnya para ulama di Aceh MPU mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting, yaitu Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
Selanjutnya, kewenangan dan fungsi MPU lainnya adalah memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam, menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan sertaemberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan, baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
Dalam sambutannya, gubernur juga menyampaikan optimismenya, Mubes Ulama Aceh Tahun 2022 ini, bukan semata sukses memilih Ketua MPU Aceh untuk masa bakti 2022-2027, tetapi juga menghasilkan rumusan Taushiyah Musyawarah Besar Ulama Aceh, untuk mendukung secara maksimal peningkatan eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah, dan memperkuat pelaksanaan Syariat Islam menuju Aceh bermartabat.
Melindungi Generasi dengan Taushiyah dan Fatwa Ulama
Dalam sambutannya, gubernur juga mengungkapkan, demi melindungi masyarakat, dirinya acapkali meminta Fatwa dan Taushiyah MPU. “Sebagai daerah asimetris, saya selalu meminta pendapat ulama terhadap sejumlah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Aceh. Pada akhir 2018, saya sempat tidak mengizinkan vaksin rubela sebelum ada fatwa atau minimal Taushiyah MPU Aceh. Selain itu, kami juga sudah meminta MPU untuk menerbitkan fatwa haram terhadap PUBG,” imbuh Nova.
Namun, gubernur menyayangkan hingga hari ini masih banyak generasi muda Aceh memainkan PUBG di warkop-warkop. “Daya rusak permainan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami berharap hal ini turut menjadi perhatian MPU pada Mubes kali ini.”
“Jangan ragukan dukungan Pemerintah Aceh terhadap MPU. 100 persen, Pemerintah Aceh percaya dan bersama masyarakat akan selalu mendukung dan menaati Taushiyah dan Fatwa yang diterbitkan oleh MPU,” pungkas Gubernur.
Sebelumnya, Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang terjalin baik selama ini. “Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang dibangun selama kepengurusan MPU Aceh kali ini,” ujar ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini.
Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia KH Noor Achmad, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Mubes Ulama Aceh ini. “MUI merasa terhormat menjadi bagian dari Musyawarah Besar MPU Aceh yang dimulai malam ini, terima kasih dan apresiasi dari kami karena telah diundang mengikuti kegiatan ini,” ujar KH Noor Achmad.
Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia KH Noor Achmad, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Sekda Taqwallah, perwakilan unsur Forkopimda Aceh serta sejumlah tokoh lainnya. (IA)
