Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menggelar pertemuan dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis untuk membahas perekonomian Aceh.
Bands Aceh — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis mengungkapkan, Aceh, saat ini punya perangkat regulasi yang hebat, yaitu kekhususan karena adanya MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Karakteristik keistimewaan Aceh dengan UUPA tersebut memiliki nilai jual investasi ekonomi yang besar untuk membangun Aceh
“Kalau tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin dan salah urus sangat disayangkan,” kata Zainal Arifin Lubis
saat melakukan pertemuan dengan ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (17/6), bertempat di Auditorium Teuku Umar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
Perwakian DPRA yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial, Anggota Komisi III dan juga Anggota Badan Anggaran DPRA.
Pemerintah Aceh saat ini perlu fokus pada komoditas yang ingin dibangun.
Bidang ekonomi yang menjadi tumpuan Aceh saat ini adalah pertanian, kelautan dan pariwisata.
Menurut Zainal Arifin Lubis, dalam bidang pertanian, titik fokus yang harus diarahkan pada komoditas andalan Aceh seperti kopi dan nilam.
Pada bidang kelautan, Aceh memiliki satu dari tiga tempat di dunia yang cocok sebagai tempat budidaya ikan tuna. Sedangkan dalam bidang pariwisata, Aceh punya potensi wisata alam, religi dan wisata budaya atau heritage.
Dalam pertemuan itu, Zainal Arifin Lubis, memaparkan kondisi perekonomian Aceh saat ini. Ia menjelaskan secara garis besar perkembangan ekonomi Aceh saat ini, potensi dan tantangan ekonomi Aceh, strategi pengembangan ekonomi Aceh serta kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurut Zainal Arifin Lubis, Bank Indonesia Perwakilan Aceh fokus untuk mempercepat pengembangan perekonomian Aceh, di dalamnya ada pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbankan yang ada di Aceh, kata dia, sangat dibutuhkan perannya dalam pengembangan UMKM.
Dia menjelaskan perlu adanya sinergisitas antara lembaga-lembaga negara yang ada di Aceh untuk membangun perkonomian. Kerja-kerja di atas, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau pemerintah sendiri, semua komponen harus terlibat.
Saat ini, kata dia, Bank Indonesia selalu memberi masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk membangun perekonomian Aceh. Masukan itu, bisa dalam bentuk laporan tiga bulanan Bank Indonesia maupun laporan tematik lainnya terkait perekonomian Aceh.
Bank Indonesia perwakilan Aceh sudah dua tahun terakhir mengusulkan kepada pimpinan pusat di Jakarta untuk menambah anggaran pengembangan ekonomi di Aceh.
“Alhamdulillah pihak pusat menyetujuinya dan bahkan naik sepuluh kali lipat dana pengembangan ekonomi dan kajian-kajian di BI Aceh saat ini,” tuturnya.
Zainal Arifin Lubis mengapresiasi Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Komisi III serta Badan Anggaran DPRA yang sudah membangun hubungan dengan Bank Indonesia untuk mendiskusikan persoalan ekonomi di Aceh.
Diskusi antara DPRA dengan Bank Indonesia dimaksudkan agar anggota legislatif punya pemahaman yang kuat terhadap kondisi ekonomi Aceh yang nantinya bisa memperkuat fungsi check and balance DPRA.
“Termasuk nanti membangun kualitas penyusunan anggaran pemerintah. Jadi kawan-kawan di Badan Anggaran bisa memberikan masukan,” sebut Zainal Arifin Lubis.
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan sebelumnya dia bersama Zainal Arifin Lubis sering melakukan diskusi kecil terkait perekonomian Aceh sehingga lahir pertemuan besar antara DPRA dengan Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Rencananya, kata Dahlan, pertemuan antara DPRA dengan Bank Indonesia akan digelar rutin per bulan atau per triwulan.
“Targetnya BI bisa terus memberi masukan kepada kita untuk perbaikan ekonomi Aceh. Kita ingin membangun sinergisitas membenahi tata kelola secara bersama-sama,” kata Dahlan Jamaluddin.
Acara diskusi ini mendapat respon sangat baik dari para anggota DPRA. Mereka mengusulkan adanya pertemuan yang dapat dilakukan secara reguler dengan membahas tema-tema tematik. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, diskusi tersebut diharapkan bisa menyamakan persepsi sesama Snggota DPRA dalam hal peningkatan perekonomian Aceh. (IA)
