BANDA ACEH — Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 117,9 miliar untuk memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat di Aceh pada tahun 2022.
Anggaran tersebut dialokasikan baik melalui sumber dana APBN (Rp 97,8 miliar), APBA (Rp 14,9 miliar) dan APBK (Rp 3,9 miliar).
Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memjelaslan, peran sektor perhubungan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan orang menjadi sangat krusial. Apalagi Aceh yang memiliki luas daratan 57.956 km2 dan garis pantai sepanjang 1.865 km serta terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperkuat pengendalian inflasi di Aceh adalah dengan memastikan kelancaran pergerakan logistrik bahan pangan termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan) melalui subsidi angkutan darat, angkutan udara, dan penyelenggaran angkutan laut.
Teuku Faisal mengungkapkan, di Aceh, subsidi sektor transportasi darat tersebar pada angkutan penumpang dan barang melalui Kementerian Perhubungan RI sebanyak 11 lintasan antar Kabupaten/Kota.
Sementara, layanan Kereta Api Penumpang Cut Meutia yang setiap harinya melayani Krueng Geukuh – Bungkaih – Krueng Mane juga disubsidi oleh Kemenhub.
Di sektor pelayaran, subsidi diberikan kepada angkutan penyeberangan sebanyak lima lintasan dan angkutan laut sebanyak dua lintasan yaitu Rute R1 (Sinabang – Meulaboh – Tapaktuan – Pulau Banyak – Singkil) dan R2 (Calang – Sinabang – Singkil – Pulau Banyak – Tapaktuan).
Berikutnya, untuk meningkatkan konektivitas logistik, Pemerintah juga mensubsidi program tol laut untuk trayek T-1 (Tanjung Perak – Tanjung Priok – Belawan – Lhokseumawe – Malahayati) dan trayek T-2 (Teluk Bayur – Gunung Sitoli – Sinabang – Mentawai – Pulau Baai).
Pada sektor penerbangan, subsidi ABPN diberikan pada empat rute perintis di dalam provinsi Aceh yaitu Banda Aceh – Takengon, Banda Aceh – Blang Kejeren, Banda Aceh – Kutacane, dan rute Banda Aceh – Sinabang melalui maskapai penerbangan Susi Air.
Sejak tahun 2016, Pemerintah Aceh melalui Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja telah melayani masyarakat di ibukota provinsi tanpa mengutip bayaran, pada enam koridor utama dan empat rute feeder. Sedangkan, subsidi yang didanai dari APBK lebih fokus pada bus sekolah.
“Kami menilai subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah besarannya cukup signifikan namun belum termanfaatkan secara optimal. Padahal dengan adanya subsidi angkutan darat, laut, dan udara ini dapat mendukung pergerakan/distribusi barang dan orang dengan biaya yang terjangkau sehingga inflasi dapat lebih terkendali,” kata Teuku Faisal, Kamis (17/11).
Menurutnya, diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk ikut andil dalam menyahuti arahan dari Pj Gubernur Aceh untuk memperkuat pengendalian inflasi di Aceh. (IA)
