Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M Daud (HRD), meninjau bangunan sekolah rusak di Kabupaten Bireuen bersama Kepala Balai Pelaksana Prasana Permukiman Wilayah Aceh, Yoza Habibie, Ahad (28/6).
Bireuen — Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD), meninjau sejumlah sekolah di Kabupaten Bireuen bersama Kepala Balai Pelaksana Prasana Permukiman Wilayah Aceh, Yoza
Habibie, Ahad (28/6).
Peninjaun tersebut dalam rangka survey tingkat kerusakan sarana prasana pendidikan untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa tindaklanjuti aspirasi sejumlah kepala sekolah yang menyampaikan ke saya bahwa sekolah mereka dalam keadaan rusak parah dan membutuhkan perbaikan segera guna menciptakan kondisi yang nyaman untuk proses belajar mengajar” ujar HRD saat meninjau SMPN 3 Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
HRD menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan tugas baru dari Presiden untuk ikut terlibat dalam pembangunan, renovasi dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan, olahraga dan pasar.
“Makanya hari ini saya mengajak Saudara Yoza dan jajarannya selaku perpanjangan tangan Ditjen Cipta Karya di Aceh untuk melihat langsung beberapa sekolah. Karena penguasa anggaran yang mengeksekusi program ada di Kementerian PUPR. Sedangkan tugas saya di legislatif mendorong dan melakukan pengawalan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan UU MD3,” jelas HRD.
Lebih lanjut, HRD menambahkan dengan tambahan tugas tersebut, Kementerian PUPR juga mendapat tambahan anggaran yang digeser dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
“Dalam paparan menteri, disebutkan tahun 2021 ada alokasi anggaran sebesar Rp 4,56 triliun untuk pembangunan dan rehab sarana pendidikan dan Rp 1,12 trilun untuk sarana olahraga dan pasar”
“Minggu lalu, Komisi V sudah melakukan RDP dengan Menteri PUPR. Dalam paparan menteri, disebutkan tahun 2021 ada alokasi anggaran sebesar Rp 4,56 triliun untuk pembangunan dan rehab sarana pendidikan dan Rp 1,12 trilun untuk sarana olahraga dan pasar” sebutnya.
Untuk itu, HRD berharap dengan keterlibatan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur fisik saranan pendidikan, olahraga dan pasar akan menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik.
